Ratusan Ulama Gelar Aksi di Depan DPRD Jatim Tuntut Pemakzulan Wapres Gibran

📌 Ringkasan Berita:
  • Ratusan ulama dan tokoh masyarakat menggelar demonstrasi di depan DPRD Jatim pada 22 Oktober 2026, menyoroti Putusan MK yang berpotensi memengaruhi posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
  • Massa menuntut evaluasi kelayakan jabatan Gibran, mempertanyakan keabsahan syarat pendidikan yang dimilikinya.
  • Wacana pemakzulan Gibran semakin menguat dan menjadi perhatian publik, dengan masyarakat menunggu langkah konkret dari pemerintah dan DPR terkait isu ini.

Ratusan ulama, kiai, habib, dan tokoh masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan DPRD Provinsi Jawa Timur pada 22 Oktober 2026.

Unjuk rasa ini berlangsung di Jalan Indrapura, Surabaya, dan menjadi sorotan utama, terutama setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai berpotensi memengaruhi posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Media democrazy.id melaporkan bahwa massa menyampaikan pernyataan sikap yang menyoroti Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang dikeluarkan pada 6 Oktober 2026.

Massa Desak Evaluasi Kelayakan Jabatan Wakil Presiden Gibran

Dalam aksi tersebut, peserta demonstrasi menafsirkan keputusan MK sebagai landasan untuk mempertanyakan keabsahan syarat pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Melalui penafsiran hukum ini, massa menyerukan evaluasi mendalam terkait kelayakan jabatan Gibran.

Seruan ini semakin menguatkan wacana pemakzulan yang dinilai mengemuka belakangan ini, seiring dengan situasi politik yang semakin dinamis di tanah air.

Wacana Pemakzulan Menjadi Fokus Perhatian Publik dan Politikus

Salah satu orator dalam aksi tersebut mengungkapkan, "Kami mendesak agar pemerintah dan lembaga terkait segera mengambil tindakan untuk mengevaluasi posisi Gibran!"

Dengan semakin menguatnya wacana ini, masyarakat pun menunggu langkah konkret dari pemerintah dan DPR terkait kelanjutan isu yang semakin mencuat.

Perkembangan selanjutnya sangat dinantikan, terutama bagaimana respons politik dan hukum terhadap tuntutan ini akan mempengaruhi stabilitas pemerintahan di masa mendatang.




Sumber: democrazy.id (24/10/2026)

0 Komentar

Produk Sponsor
Featured Image
Politik Nasional

Judul Berita