- Blunder komunikasi pejabat kabinet Prabowo-Gibran menurun, tapi Prabowo justru semakin sering mengalami blunder, terutama saat bencana.
- Data LAB45 mencatat 303 blunder komunikasi dalam dua tahun, dengan Prabowo menyumbang 80 kejadian, meningkat dari 32 menjadi 48 blunder.
- Blunder tertinggi terjadi saat bencana, seperti banjir dan longsor, di mana pernyataan Prabowo sering kali bertentangan dengan realitas di lapangan.
Blunder komunikasi di kalangan pejabat kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengalami penurunan selama dua tahun terakhir.
Namun, yang menarik, justru Presiden Prabowo tercatat semakin sering terlibat dalam blunder, terutama saat bencana melanda.
Data dari lembaga kajian LAB45 menunjukkan terdapat 303 blunder komunikasi pejabat dari 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026, yang menurun dari tahun pertama ke tahun kedua.
Laporan Riset yang Mengungkap Lonjakan Blunder Prabowo di Tengah Krisis
Di tahun pertama, blunder komunikasi pejabat tercatat 163 kejadian, sedangkan di tahun kedua turun menjadi 140 kejadian.
Menariknya, blunder yang berkaitan dengan Prabowo meningkat dari 32 kejadian menjadi 48 kejadian dalam periode yang sama.
Dengan total 80 kejadian, Prabowo menjadi pejabat dengan blunder komunikasi terbanyak dalam riset tersebut.
Salma Nihru, Analis Maha Data dan Politik Media LAB45, menyatakan, "Porsinya naik dari 19,6 persen menjadi 34,3 persen. Dengan total 80 blunder, Presiden menjadi penyumbang terbesar, menteri dan wakil menteri menyumbang 164."
September 2025 mencatat blunder komunikasi tertinggi, dengan 27 kejadian, diikuti oleh Agustus 2025 dan Februari 2025.
Lonjakan blunder ini terjadi bersamaan dengan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pernyataan Prabowo saat Bencana: Fokus pada Penanganan yang Dipertanyakan
Salma menegaskan bahwa pada 10 Desember 2025, Prabowo mengklaim pemerintah telah menangani bencana dengan baik, meski BNPB mencatat 969 korban jiwa dan hampir 900 ribu warga mengungsi.
Sekitar dua bulan setelahnya, lebih dari 100 ribu warga masih terpaksa tinggal di pengungsian.
"Dalam pemerintahan yang menjadikan suara Presiden sebagai rujukan utama, kekeliruan di puncak tidak punya peredam," ujar Salma, menambahkan bahwa situasi ini ironis ketika rakyat membutuhkan sosok pemimpin.
Pola yang sama terlihat saat kebakaran hutan dan lahan mencapai puncaknya pada Agustus hingga Oktober 2026, di mana 27 blunder komunikasi tercatat.
Keterangan yang saling bertentangan antara pejabat pemerintah menambah catatan buruk komunikasi dalam menangani isu yang berkaitan dengan aktivitas manusia dan tanggung jawab pemerintah.
Perkembangan lebih lanjut terkait penanganan bencana dan komunikasi dari pejabat masih dinantikan oleh masyarakat, terutama dalam situasi yang menuntut kepemimpinan yang jelas dan tegas.
Sumber: democrazy.id (22/10/2026)
0 Komentar