- Andi Sinulingga dari Partai Golkar mengkritik mantan Presiden Jokowi terkait operasi politik yang merusak reputasi individu selama masa kepemimpinannya.
- Dia mempertanyakan berapa banyak operasi politik yang dilakukan Jokowi untuk menurunkan reputasi orang lain dan menegaskan bahwa tindakan tersebut dapat berakibat fatal bagi pelakunya.
- Kritiknya muncul di tengah polemik mengenai ijazah Jokowi, di mana dia menyerukan transparansi dan bukti yang jelas untuk mengatasi tuduhan fitnah yang beredar.
Politikus Partai Golkar, Andi Sinulingga, baru-baru ini melontarkan kritik tajam kepada mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan polemik ijazah yang masih ramai diperbincangkan.
Dalam pandangannya, operasi politik yang menurutnya dilakukan selama sepuluh tahun masa kepemimpinan Jokowi bertujuan untuk merusak reputasi politik individu tertentu, seperti yang dilansir oleh gelora.co.
Andi mengungkapkan rasa ingin tahunya melalui akun media sosial X, mempertanyakan berapa banyak operasi politik yang telah dilakukan untuk menurunkan reputasi orang lain selama Jokowi berkuasa.
Kritik Andi Sinulingga terhadap Praktik Politik Jokowi
Dengan nada yang menyentuh, Andi Sinulingga menulis, “10 tahun bapak @jokowi berkuasa, ada berapa banyak operasi politik yg dilakukan untuk down grade reputasi politik seseorang?” pada Senin (18/10/2026).
Dia juga menegaskan bahwa tindakan politik yang merugikan pihak lain dapat membawa konsekuensi bagi pelakunya sendiri.
“Siapa yg suka menghunus pedang, akan mati di ujung pedang,” tambahnya, menyoroti bahaya dari praktik politik yang merusak.
Polemik Ijazah Jokowi dan Implikasinya
Pernyataan Andi muncul di tengah isu yang lebih besar mengenai ijazah Jokowi, yang kini menarik perhatian publik, termasuk nama Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi yang menjabat sebagai Wakil Presiden RI.
Andi menyatakan bahwa jika ijazah tersebut memang benar adanya, seharusnya Jokowi bisa menunjukkan bukti yang jelas dan mengambil langkah hukum terhadap siapa pun yang dianggap melakukan fitnah.
“Kalau Ijazahnya nyata ada, kan operasi politiknya tak akan mempan juga pak @jokowi, tinggal tunjukkan saja & proses hukum semua yg sudah memfitnah bapak dan gibran,” ujarnya, menekankan pentingnya transparansi.
Persoalan ini tidak hanya berfokus pada dokumen pendidikan, tetapi juga berakar pada isu kepercayaan publik dan komunikasi politik yang efektif.
Di satu sisi, masyarakat menuntut kejelasan dan bukti, sementara di sisi lain, Jokowi dan keluarganya berhak atas perlindungan hukum dari tuduhan yang terbukti sebagai fitnah.
Sumber: gelora.co (2026-10-19)
0 Komentar