Prabowo Bahas Kedaulatan Negara dengan Beberapa Tokoh
Kabareskrim Polri periode 2008-2009, Komjen (Purn) Susno Duadji, mengungkapkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh kritis yang berlangsung di Kertanegara, Jakarta. Susno, yang juga merupakan salah satu peserta pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa Prabowo menyoroti isu kedaulatan negara yang dianggapnya terancam oleh oligarki.
Pandangan Prabowo Tentang Oligarki
Dalam penjelasannya, Susno menyatakan bahwa Prabowo berpendapat bahwa negara terlihat tidak berdaulat ketika berhadapan dengan kekuatan oligarki. "Beliau contohkan kedaulatan negara bahwa negara seperti tidak berdaulat kalau di hadapan oligarki. Beliau sadap itu. Bahasanya oligarki," ujar Susno dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Di Balik Pertemuan Prabowo dan Tokoh Kritis' yang tayang di iNews pada Selasa (10/2/2026).
Prabowo Tegaskan Ikuti Isu di Media Sosial
Susno juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya memperhatikan isu-isu yang berkembang di media sosial. "Kita pertemuan itu jangan dikira saya presiden ini sibuk tidak mengikuti medsos, katanya (Prabowo). Jadi itu yang mengatakan kedaulatan diambil oleh oligarki itu beliau," tuturnya.
Contoh Sektor yang Terpengaruh Oligarki
Susno menambahkan bahwa oligarki yang menjadi perhatian Prabowo mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan, perkebunan, dan perbankan. "Contohnya apa? Di bidang pertambangan, kemudian di bidang perkebunan, dan termasuk juga di bidang kredit perbankan dan sebagainya," jelasnya.
Komitmen untuk Mensejahterakan Rakyat
Lebih lanjut, Susno menekankan bahwa Prabowo berkomitmen untuk menertibkan sektor-sektor ekonomi agar program pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi rakyat. "Nah itulah yang beliau (Prabowo) tertibkan, sehingga program-program beliau itu adalah untuk rakyat, gitu, mengarah kepada rakyat," ungkapnya.
Bahasan Lain Dalam Pertemuan
Selain isu kedaulatan dan oligarki, Susno juga mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai hal lain, termasuk isu nasional dan internasional. "Kalau saya simpulkan masalah ideologi ada, politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk pertambangan, pertahanan keamanan ada, termasuk masalah nasional dan internasional, karena Board of Peace itu internasional ya," tutup Susno.
Sumber: gelora.co (2026-02-10)
0 Komentar