Dominasi Dasco di Parlemen Menimbulkan Kekhawatiran Terhadap Efektivitas Kinerja DPR RI

Kondisi politik di Indonesia selama pemerintahan Prabowo Subianto memperlihatkan perkembangan yang menarik. Dengan koalisi yang kokoh di parlemen, stabilitas politik dirasakan secara menyeluruh. Namun, kebijakan yang dihasilkan dari dominasi ini seringkali dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Situasi ini menggambarkan suasana damai di DPR RI, yang meski bebas dari konflik internal, memancing pertanyaan mengenai efektivitas dan keragaman dalam pengambilan keputusan.

Pengaruh Sufmi Dasco Ahmad

Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, menjadi figur kunci dalam mengarahkan kebijakan di Senayan. Ia diibaratkan sebagai sutradara yang mengorkestrasi anggota dewan dalam setiap keputusan penting, mendapatkan julukan "Don Dasco". Dengan pengaruhnya yang kuat, ia mampu menavigasi legislator agar menyetujui berbagai undang-undang, menciptakan koherensi di dalam parlemen.

Jaringan Politik Dasco

Informasi yang dikeluarkan oleh Majalah Tempo pada Maret 2025 menyoroti jaringan politik yang dibangun Dasco. Terdapat istilah khusus seperti "Kabinda" dan "Adidas" yang digunakan untuk menggambarkan kelompok politikus yang berada di bawah pengaruh Dasco. "Kabinda" merujuk pada Kader Binaan Dasco, mayoritas merupakan anggota Partai Gerindra, yang memegang peranan penting dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Konstelasi ini mencerminkan bagaimana Dasco menyusun struktur kekuasaan yang solid dalam ekosistem politik tersebut.

Implikasi dari Dominasi Parlemen

Meskipun koalisi besar di parlemen mampu menjaga stabilitas, implikasi dari dominasi ini menjadi perhatian publik. Beberapa analis menilai bahwa meski stabilitas politik terjaga, kebijakan yang dihasilkan tidak selalu sejalan dengan harapan masyarakat. Hal ini menimbulkan diskusi mengenai perlunya keseimbangan antara stabilitas politik dan kebijakan yang dapat mengakomodasi keinginan masyarakat luas.

Tantangan ke Depan

Keberhasilan Dasco dalam mengoordinasikan anggota parlemen menandai tantangan bagi DPR RI. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa kestabilan tidak mengorbankan keberagaman pandangan dan inklusivitas dalam pembuatan kebijakan. Tantangan ke depan adalah bagaimana parlemen dapat lebih responsif dalam menghadapi dinamika sosial dan politik tanpa mengorbankan stabilitas yang telah terbangun.

Sumber: www.gelora.co (2025-12-27)