Pertemuan antara sejumlah tokoh politik dengan Presiden Prabowo Subianto pada 30 Januari 2026, menarik perhatian banyak kalangan. Pertemuan yang berlangsung di Istana Negara ini menjadi sorotan, mengingat konteks nasional dan internasional yang tengah dihadapi, termasuk tantangan-tantangan krusial didalam pemerintahan.
Pertemuan Berlangsung Hampir 4 Jam
M. Said Didu, salah satu tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa diskusi berlangsung dari pukul 17.00 hingga sekitar 20.45. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo mempresentasikan langsung berbagai kebijakan strategis untuk percepatan perbaikan bangsa, meskipun didampingi oleh sekitar sepuluh orang staf kepercayaannya.
"Bpk Presiden mempresentasikan sendiri terkait berbagai kebijakan strategis utk percepatan perbaikan bangsa," ungkap M. Said Didu melalui akun Twitternya, @msaid_didu. Presentasi langsung dari presiden menunjukkan komitmen untuk terlibat aktif dalam merumuskan langkah-langkah penting bagi masa depan negara.
Sepakat Memulihkan Kedaulatan Negara
Diskusi yang dinamis ini, lanjut Didu, menunjukkan bahwa Presiden Prabowo sangat mendengarkan dan terbuka untuk berdialog mengenai banyak isu strategis dan sensitif. "Kami menyepakati bahwa agenda dan program pengembalian kedaulatan negara dan rakyat harus jadi prioritas serta pemberantasan korupsi," tambahnya.
Beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut mencakup reformasi Polri dan situasi di Gaza, yang mencerminkan kesadaran akan tantangan-tantangan global yang mempengaruhi Indonesia. "Ini menunjukkan bhw Bapak Presiden @prabowo sangat terbuka utk berdiskusi," jelasnya.
Beroposisi pada Oligarki
Namun, M. Said Didu juga menegaskan bahwa setelah pertemuan ini, mereka akan "beroposisi" kepada pihak-pihak yang dinilai menghalangi agenda pengembalian kedaulatan politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam, dan wilayah yang selama ini telah "direbut" oleh oligarki dan sekutunya. Pernyataan ini menandakan adanya ketegangan yang terus berlanjut dalam dinamika politik Indonesia.
Dalam konteks ini, pernyataan M. Said Didu mencerminkan sikap kritis terhadap kekuasaan yang ada, serta harapan akan adanya perubahan yang lebih baik dalam pengelolaan negara. Hal ini menjadi pertanda bahwa meskipun ada upaya untuk membangun dialog, tantangan-tantangan mendasar dalam pengelolaan pemerintahan dan kepentingan rakyat masih harus dihadapi secara serius.
Sumber: @msaid_didu di X (Twitter), 1 Februari 2026
0 Komentar