Ahmad Sahroni Kembali Menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR
Politisi dari Partai NasDem, Ahmad Sahroni, telah resmi kembali menduduki posisi Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
Penetapan tersebut berlangsung dalam rapat pleno pelantikan pimpinan Komisi III yang dilaksanakan pada Kamis, 19 Februari 2026. Sahroni menggantikan Rusdi Masse yang memilih mundur dari NasDem untuk bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat memimpin rapat bertanya kepada anggota Komisi III mengenai persetujuan penetapan Sahroni. "Kami sebagai pimpinan rapat akan menanyakan kepada Anggota Komisi III DPR RI, apakah Ahmad Sahroni dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI," ujarnya. Para peserta rapat menjawab dengan serentak, "Setuju."
Sahroni Sempat Dinonaktifkan oleh MKD
Perlu diketahui, sebelum kembali menjabat, Sahroni pernah memegang posisi Wakil Ketua Komisi III sebelum digantikan oleh Rusdi Masse pada 4 September 2025.
Pergantian tersebut terjadi setelah Sahroni dinonaktifkan oleh DPP NasDem pada 31 Agustus 2025, menyusul pernyataan kontroversial yang dilontarkannya, yang menjadi salah satu pemicu demonstrasi besar-besaran terhadap DPR RI pada akhir bulan yang sama.
Akibatnya, rumah Sahroni juga sempat menjadi sasaran massa yang melakukan penjarahan.
Kasus ini kemudian dibawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), di mana Sahroni dinyatakan melanggar kode etik.
Pada 5 November 2025, MKD menjatuhkan vonis bersalah dan memberinya penonaktifan selama enam bulan, yang dihitung sejak DPP NasDem mengeluarkan keputusan tersebut.
Pernyataan Kontroversial Sahroni
Kembali menjabatnya Sahroni menjadi sorotan publik, mengingat sebelumnya ia telah menuai banyak kontroversi.
Salah satu pernyataan yang membuatnya terkenal adalah ketika ia mengkritik desakan untuk membubarkan DPR.
Sahroni menilai desakan tersebut sebagai sikap yang keliru dan menganggap pandangan tersebut mencerminkan "mental orang tertolol".
Dia menegaskan bahwa meskipun kritik terhadap DPR diperbolehkan, hal itu harus disampaikan dengan cara yang beradab. "Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita," ujar Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara pada 22 Agustus 2025.
Puncak dari desakan masyarakat untuk membubarkan DPR muncul setelah terungkapnya rincian gaji anggota DPR yang fantastis, mencapai Rp 230 juta per bulan, yang dinilai tidak sebanding dengan kinerja mereka.
Di sisi lain, adanya kenaikan tunjangan untuk anggota DPR di tengah kesulitan ekonomi masyarakat juga dianggap tidak pantas.
Sumber: gelora.co (2026-02-19)
0 Komentar