Isu mengenai mundurnya pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) mencuat ke permukaan dengan cepat, mengundang berbagai reaksi dan perdebatan di kalangan publik. Pada Sabtu, 31 Januari 2026, Said Didu, seorang pengamat politik, mengungkapkan pandangannya melalui akun X (Twitter) miliknya.
Dugaan Adanya Tekanan dari Penguasa
Dalam pernyataannya, ia menyoroti bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya diambil atas dasar tanggung jawab pribadi, melainkan sebagai hasil dari tekanan pihak penguasa.
"Mundurnya Pimpinan OJK dan BEJ - bukan murni karena tanggung jawab, tapi 'dipaksa' mundur oleh penguasa," tulis Didu. Pernyataan ini menggarisbawahi adanya dugaan bahwa pengunduran diri para pimpinan lembaga keuangan tersebut merupakan langkah yang diambil di bawah ancaman atau tekanan, bukan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang tulus.
Lebih lanjut, Didu menilai bahwa apresiasi yang diberikan oleh berbagai pihak atas mundurnya Ketua, Wakil Ketua, dan dua pemimpin OJK, serta Direktur Utama BEJ, adalah sesuatu yang menyesatkan. "Banyak pihak yg berikan apresiasi atas mundurnya... padahal sebenarnya yg terjadi adalah 'paksaan' dari penguasa utk mereka mundur sblm jam 18.00 tgl 30 Jan 2026 sbg langkah awal perbaiki BEJ dan OJK," ungkapnya.
Upaya Membersihkan BEJ dan OJK dari Cengkraman Oligarki
Dalam kacamata Didu, selama ini, BEJ dan OJK terlibat dalam praktik oligarki yang merugikan masyarakat. Ia berpendapat bahwa bursa telah digunakan sebagai alat untuk mengeruk keuntungan dengan cara yang merugikan rakyat, termasuk melalui manipulasi harga saham yang terjadi dengan persetujuan dari pimpinan OJK dan BEJ.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung praktik seleksi pimpinan lembaga yang melibatkan DPR, yang kerap kali membutuhkan 'anggaran' besar dan 'upeti' jabatan. "Pemberian CSR OJK ke anggota DPR diduga sebagai bentuk 'upeti'," tulisnya, menandakan adanya hubungan tidak sehat antara lembaga dan legislatif.
Harapan kepada Presiden Prabowo
Didu berharap, Presiden Prabowo dapat memanfaatkan momentum sanksi dari MSCI terhadap BEJ untuk melakukan reformasi yang menyeluruh. "Harapannya agar Presiden @prabowo menggunakan momentum adanya sanksi MSCI thdp BEJ utk memperbaiki secara tuntas permasalahan BEJ dan OJK," tuturnya, menunjukkan harapan akan perbaikan yang lebih transparan dan akuntabel di masa depan.
Pernyataan dan analisis yang disampaikan oleh Said Didu mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia, serta perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah praktik oligarki yang merugikan masyarakat.
Sumber: Akun Twitter @msaid_didu
0 Komentar