Partai Buruh Menyatakan Penolakan Terhadap Pilkada yang Dilaksanakan Melalui DPRD

Partai Buruh menolak keras proposal untuk menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pendapat ini mengemuka sebagai bentuk komitmen mereka terhadap prinsip demokrasi yang mengharuskan rakyat langsung terlibat dalam memilih pemimpin mereka. Dalam pandangan Partai Buruh, pilihan langsung dari rakyat adalah refleksi dari kehendak masyarakat dan merupakan bagian dari amanat Reformasi yang harus dijaga.

Argumen Pemilihan Langsung

Menurut Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, pemilihan langsung memberikan kesempatan yang lebih baik bagi rakyat untuk memilih kepala daerah yang mereka anggap layak. Melalui pemilihan ini, masyarakat memiliki akses untuk menilai rekam jejak calon dari berbagai sumber informasi, baik dari media sosial maupun saluran informasi tepercaya lainnya. Hal ini dinilai penting agar pilihan yang diambil masyarakat berdasarkan pertimbangan yang matang dan bukan sekadar berdasarkan popularitas semata.

Pentingnya Kedaulatan Rakyat

Said Iqbal menekankan bahwa pemilihan langsung adalah simbol dari kedaulatan rakyat. Ia berargumen bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui dan mengevaluasi calon pemimpin sebelum memberikan hak suaranya. Dalam konteks ini, pemilihan langsung dianggap sebagai cara untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihargai dan tidak tereduksi oleh kepentingan politik tertentu.

Polemik Pilkada melalui DPRD

Partai Buruh mengkhawatirkan bahwa jika Pilkada diadakan melalui mekanisme DPRD, hal ini akan meningkatkan risiko terjadinya praktik politik transaksional. Said Iqbal mencatat bahwa kemungkinan terjadinya money politics dalam sistem ini jauh lebih besar, karena proses pemilihan bisa dilakukan dengan pengaturan yang lebih mudah dan biaya yang lebih rendah. Di sini, justru segelintir anggota DPRD dapat menentukan hasil pemilihan kepala daerah, yang berpotensi merusak prinsip demokrasi itu sendiri.

Kesimpulan Menyuarakan Aspirasi Rakyat

Dalam pandangan Partai Buruh, menolak wacana Pilkada melalui DPRD bukan hanya sekadar menolak sistem, tetapi juga merupakan upaya untuk menjaga suara dan aspirasi rakyat. Keberadaan demokrasi yang kuat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, dan melalui pemilihan langsung, rakyat bisa mengekspresikan kehendak mereka secara efektif. Dengan demikian, Partai Buruh berdiri teguh pada prinsip untuk mengutamakan pemilihan kepala daerah yang melibatkan langsung suara rakyat.

Sumber: www.gelora.co (2026-01-04)