Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika politik di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, terutama terkait dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Wacana mengenai metode pelaksanaan Pilkada terus memunculkan perdebatan, dengan banyak pihak yang merasa bahwa keputusan yang diambil oleh partai politik tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.
Isu ini semakin kompleks ketika berbagai partai mulai menunjukkan kecenderungan untuk kembali ke sistem pemilihan yang lebih terpusat, memicu kekhawatiran tentang hilangnya suara rakyat dalam proses demokrasi.
Krisis Fungsi Partai dalam Sistem Demokrasi
Melansir pemberitaan dari gelora.co (2026-01-14), terdapat keprihatinan yang mendalam terhadap sikap mayoritas partai politik yang mendukung Pilkada tidak langsung, yang diusulkan untuk dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini dianggap sebagai refleksi dari krisis fungsi partai dalam sistem demokrasi yang ada.
Alih-alih berjuang untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, banyak partai lebih memilih untuk mengikuti arus kebijakan yang ditetapkan oleh kekuasaan.
Keberpihakan Partai Terhadap Kekuasaan
Menurut Pengamat Politik Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, “Kalau kita lihat sikap partai-partai politik soal Pilkada, seolah-olah hampir semua yang mendukung Pilkada tidak langsung karena ingin satu barisan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa para pengamat melihat adanya kecenderungan partai untuk mengubah posisi mereka demi menjaga kedekatan dengan pihak kekuasaan, ketimbang tetap berpegang pada prinsip untuk mewakili kepentingan rakyat.
Ia mencontohkan sikap Partai Demokrat yang semula menolak Pilkada oleh DPRD, namun kemudian berubah sikap dengan alasan ingin berada dalam barisan Presiden Prabowo. “Ini menunjukkan bahwa parpol kehilangan fungsinya, yang seharusnya membela kepentingan rakyat di hadapan penguasa, kini justru mengikuti kehendak penguasa atau Presiden, layaknya fungsi parpol di negara otoriter,” lanjutnya.
Dampak Keputusan Mayoritas Partai
Ketika partai politik mulai mengedepankan kepentingan kekuasaan di atas kepentingan rakyat, maka potensi untuk terjadinya alienasi politik di masyarakat semakin besar.
Keputusan yang diambil oleh partai-partai, terutama dalam konteks Pilkada, harus diwaspadai karena dapat berujung pada keputusan yang tidak mencerminkan kehendak rakyat. Hal ini berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan memperburuk kualitas demokrasi yang ada.
Masa Depan Demokrasi di Tingkat Daerah
Dengan situasi saat ini, muncul beberapa pertanyaan kritis: Apakah perubahan sikap partai politik ini akan mengarah pada pengabaian suara rakyat dalam pemilihan umum? Bagaimana dampak jangka panjang terhadap partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi jika Pilkada kembali menjadi keputusan DPRD? Apa langkah yang dapat diambil oleh masyarakat untuk memastikan bahwa suara mereka tetap didengar?
Rakyat perlu lebih peka dan terlibat dalam proses politik untuk mengembalikan esensi demokrasi yang sebenarnya.
Sumber: gelora.co (2026-01-14)
0 Komentar