Pendekatan ini dianggap sangat relevan di tengah maraknya disinformasi yang merusak integritas ruang publik.
Penilaian ini muncul setelah adanya tuduhan tanpa dasar yang menghubungkan SBY dengan isu ijazah presiden Joko Widodo (Jokowi), yang telah menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat.
Pentingnya Tindakan Hukum
Kepala Badan Riset & Inovasi Strategis DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, menyampaikan pandangannya mengenai situasi ini.Ia menekankan bahwa tuduhan yang ditujukan kepada SBY tidak memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, informasi yang beredar luas di media sosial tidak lain adalah hasil dari akun-akun anonim yang bertujuan untuk menodai reputasi SBY.
Dalam lanskap politik saat ini, tindakan hukum dianggap perlu untuk mengatasi ancaman yang muncul dari fitnah politik yang dapat merusak demokrasi.
Hubungan SBY dan Jokowi
Umam juga menggarisbawahi bahwa hubungan antara SBY dan Jokowi sejauh ini berlangsung harmonis. Ia menegaskan bahwa SBY tidak terlibat dalam kegiatan atau isu yang dapat merugikan Jokowi. “Ada kesan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah hubungan baik ini dengan menyebarkan informasi yang keliru,” ujarnya. Upaya untuk menciptakan perpecahan melalui disinformasi ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga komunikasi yang baik di antara pemimpin negara.Risiko Meninggalkan Kebohongan
Menurut Umam, membiarkan fitnah beredar tanpa adanya respons atau tindakan hukum hanya akan membawa dampak negatif bagi masyarakat. Ia berpendapat bahwa ketika kebohongan dibiarkan, maka hal itu bisa menjadi hal yang dianggap normal dan pada akhirnya merusak kualitas demokrasi. Dengan demikian, penting untuk melawan setiap bentuk informasi yang tidak benar untuk mencegah normalisasi kebohongan yang dapat menggoyahkan kepercayaan publik.Menjaga Integritas Demokrasi
Tindakan hukum yang direncanakan oleh SBY tidak hanya bertujuan untuk membersihkan namanya, tetapi juga untuk menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam proses politik. Hal ini melibatkan perlunya peran serta masyarakat untuk melawan penyebaran informasi yang tidak berdasar. Dengan langkah ini, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif untuk menanggapi isu-isu politik dengan lebih kritis dan bertanggung jawab. Upaya tersebut merupakan bagian vital dalam menjaga kualitas demokrasi yang sehat di Indonesia.Sumber: www.gelora.co (2026-01-04)
0 Komentar