Di tengah dinamika politik Indonesia yang kerap kali penuh kontroversi, muncul pertanyaan mendasar tentang peran kritik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Menghadapi situasi di mana kebijakan pemerintah sering kali terasa tidak adil bagi rakyat, suara yang mengemuka dari berbagai kalangan menjadi semakin penting.
Terbaru, pernyataan seorang pengamat politik dan juga dosen di UPN Veteran Jakarta, mencuat ke publik melalui platform Instagram.
Menjawab pertanyaan apakah kritik terhadap kekuasaan harus selalu bersifat berimbang dan objektif.
Dalam konteks ini, pertanyaan itu seolah menjadi cermin bagi masyarakat yang ingin memahami relasi antara kekuasaan dan kritik.
Sikap Terhadap Kritik Politk
Dalam unggahan Instagram @luthfihasanalbolqiaah atau sebut saja Luthfi mengkritik fenomena yang terjadi di media sosial, khususnya terkait penilaian beberapa influencer ternama terhadap materi Komedi Pandji Pragiwaksono dalam acara Mens Rea.
Luthfi mengungkapkan, "Sorry nih guys, BTW jadi dosen lagi ngetren ya? Bagaimana? Ya saya tahu sekarang akhir semester dan waktunya dosen-dosen untuk menilai, tapi kok materi stand up-nya Panji ikut dijadikan tugas perkuliahan?" Ia menyindir para influencer tersebut yang terkesan seperti seorang dosen di forum akademik.
Lebih lanjut, Luthfi menyoroti kekeliruan pemahaman yang sering terjadi, di mana kritik akademik disamakan dengan kritik politik.
Menurutnya, kritik akademik memang benar harus bersifat objektif karena memang objek kritiknya bersifat netral, tidak memiliki kekuasaan. "Kekeliruan fatal yang pertama adalah menyamakan kritik akademik dan profesional dengan kritik politik," jelasnya.
Luthfi menekankan bahwa relasi dalam kritik akademik bersifat asimetris ke bawah, sementara kritik politik berhubungan langsung dengan kekuasaan.
Maksudnya, dalam konteks akademik, pengkritik (misalnya dosen, peneliti, atau ahli) berada di posisi yang lebih tinggi atau berwenang dibandingkan objek kritiknya
Objektivitas dalam Kritik
Dalam pandangannya, Luthfi juga menekankan pentingnya memahami objektivitas dalam politik. "Karena objektivitas dalam politik bukan soal netral atau seimbang," tuturnya.
Ia berargumen bahwa kemampuan dalam membaca relasi kuasa serta dampaknya adalah kunci utamanya.
Jika sebuah kebijakan berpotensi menyakiti rakyat atau menciptakan ketidakadilan, lalu menyebutkan kelebihan kebijakan itu demi keseimbangan, ini hanya akan menciptakan bias moral.
Lebih jauh, Luthfi mengingatkan bahwa dalam politik, kritik tidak bisa terlepas dari emosi. "Kekeliruan ketiga adalah menganggap bahwa politik itu tidak boleh personal dan emosional," tegasnya.
Ia berpendapat bahwa kritik politik yang tepat harus mampu mencerminkan dampak dari kebijakan yang diambil oleh penguasa, dan emosi yang muncul bukanlah halangan, melainkan bagian dari data dan fakta sosial yang harus diperhitungkan penguasa.
Politik dan Moralitas
Seraya mengingatkan akan sejarah perjuangan hak-hak sipil dan feminisme, Luthfi menegaskan bahwa kritik yang lahir dari ketidakpuasan sering kali bukanlah kritik yang terorganisir dan steril. "Kritik politik justru wajib mengarah ke atas, menyasar tindakan dan dampak, dan tidak memanipulasi fakta," ujarnya.
Dalam konteks demokrasi, ia menekankan bahwa kekuasaan bukanlah entitas yang harus diperlakukan seperti murid, melainkan sebuah kekuatan yang harus dibatasi agar tidak menjadi monster yang menjadi buas dan merugikan rakyat.
Analisis & Pertanyaan Kritis
Pernyataan Luthfi membuka ruang bagi diskusi tentang bagaimana seharusnya kritik terhadap penguasa dilakukan. Terutama sebagai bahan renungan untuk mereka yang "si paling obyektif" dan "si paling netral"
Dalam situasi di mana suara rakyat sering kali terpinggirkan, masih mampukah kita mengharapkan kritik yang seimbang ketika kebijakan yang ada cenderung mendukung kepentingan elit?
Sumber: Luthfi via Instagram, diakses pada Jumat, 9 Januari 2026
0 Komentar