KPK Dorong Penguatan Sistem Pilkada agar Biaya Politik Efisien dan Praktik Korupsi Dapat Dicegah

Dalam menghadapi isu yang berkembang mengenai metode pemilihan kepala daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pemilihan itu sendiri.

Fokus utamanya adalah bagaimana mengurangi biaya politik yang sering menjadi akar masalah, serta meminimalkan peluang terjadinya korupsi. 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pengaturan dan pengawasan yang lebih efektif adalah kunci untuk menjaga integritas proses pilkada dan membangun demokrasi yang sehat.

 

Pengaruh Sistem Pemilihan

Perdebatan tentang apakah pemilihan kepala daerah sebaiknya dilakukan langsung oleh masyarakat atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kian mencuat.

Namun, KPK menekankan bahwa inti dari masalah bukanlah metode pemilihannya. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa sistem yang ada dapat mengurangi beban biaya politik.

Tingginya biaya politik seringkali menjadi pemicu utama praktik korupsi di kalangan pejabat terpilih.

 

Strategi Pencegahan Korupsi

KPK meyakini bahwa dengan memperkuat sistem pengawasan dan transparansi, peluang korupsi dapat ditekan secara signifikan.

Peningkatan kontrol institusional dan penetapan regulasi yang lebih ketat diharapkan mampu mengurangi godaan dan kesempatan bagi para pejabat untuk menyalahgunakan wewenangnya.

Hal ini, menurut KPK, harus menjadi fokus utama dari setiap perubahan dalam mekanisme pemilihan.

 

Pentingnya Partisipasi Aktif Publik

Selain penguatan sistem, partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat diperlukan. 

Keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan dan pemantauan setelahnya menjadi salah satu cara efektif untuk memastikan akuntabilitas pejabat terpilih. 

KPK mendorong agar warga tetap kritis dan terus memantau kinerja wakil mereka, sehingga tercipta kontrol sosial yang kuat terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

 

Implikasi Terhadap Demokrasi

Adanya wacana dan diskusi mengenai mekanisme pilkada juga mencerminkan dinamika dalam sistem demokrasi kita saat ini.

KPK menegaskan bahwa perubahan sistem yang mengarah pada penguatan demokrasi tidak boleh mengorbankan transparansi dan akuntabilitas.

Langkah penguatan sistem harus menjadi bagian dari komitmen untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

Sumber: rmol.id (02/01/2026)