Rajinnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah kini menjadi sorotan. Peneliti media dan politik Buni Yani menyebutkan bahwa tindakan tersebut tidak lebih dari sekadar prestasi yang tidak substansial.
Buni Yani dalam akun Facebook pribadinya pada tanggal 28 Januari 2026 menegaskan, "Mau 1000 OTT bupati kelas teri dilakukan, tapi kalau KPK tak berani usut Whoosh & Jokowi, itu cuma gimmick belaka. Kosong."
Polemik Proyek Kereta Whoosh
Dalam pandangannya, Buni Yani menduga adanya penggelembungan harga pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal dengan nama Whoosh. Ia mencatat bahwa biaya pembangunan kereta ini, yang memiliki rute sepanjang 142 kilometer, lebih tinggi dibandingkan dengan proyek Kereta Haramain High-Speed Railway (HHR) yang memiliki panjang rute 1.500 kilometer.
Proyek Kereta HHR, yang menghubungkan kota suci Makkah dan Madinah, menghabiskan biaya sebesar 7 miliar dolar AS, atau sekitar Rp116,2 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.600 per dolar AS). Sementara itu, biaya untuk proyek Kereta Whoosh mencapai 7,27 miliar dolar AS, setara dengan Rp120,7 triliun.
Daftar OTT KPK Terhadap Kepala Daerah
Meskipun KPK aktif melakukan OTT, data menunjukkan bahwa antara tahun 2025 dan 2026, terdapat tujuh kepala daerah yang terjaring dalam operasi tersebut. Di antara mereka adalah Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Walikota Madiun Maidi, dan Bupati Pati Sudewo.
Dengan demikian, pertanyaan mengenai efektivitas tindakan KPK dalam memberantas korupsi dan keseriusan mereka dalam menyelidiki proyek-proyek besar seperti Whoosh masih menjadi isu yang mengemuka dalam diskursus publik saat ini.
Sumber: gelora.co (2026-01-28)
0 Komentar