Cak Imin Beberkan Alasan PKB Ingin Pilkada Dipilih DPRD: Karena Biaya Mahal dan Penuh Kecurangan


Baru-baru ini, Muhaimin Iskandar, yang dikenal dengan username @cakimiNOW di x (sebelumnya Twitter), memaparkan pandangannya terkait sikap PKB dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada).


Sikap PKB Terkait Pilkada

Dalam unggahan di Twitter pada Kamis, 1 Januari 2026, Muhaimin Iskandar menuliskan pandangannya sebagai Ketua Umum PKB.

Pernyataan Muhaimin Iskandar ini menjelaskan alasan PKB dan pandangannya terhadap proses pemilihan kepala daerah secara langsung. "Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU." Ujarnya

Namun pelaksanaan Pilkada akhirnya tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, bukan melalui DPRD. "sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perpu" Tulis Muhaimin.


Alasan Biaya dan Profesionalitas Aparatur Daerah

Menurutnya, sistem tersebut membutuhkan biaya mahal, adanya potensi kecurangan tinggi, serta minimnya netralitas aparatur di daerah.

Ia menambahkan, "alasannya sederhana; biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral." Tulis akun @cakimiNOW.

Hal ini memberikan pemahaman lebih dalam terkait sikap PKB dalam konteks politik dan pilkada.


Hasil Pilkada Langsung Banyak Tak Sesuai Harapan

Muhaimin Iskandar atau yang akrab dengan panggilan Cak Imin ini, juga menyoroti bahwa produk Pilkada langsung tidak selalu menghasilkan kepala daerah yang berkualitas.

Ia melanjutkan "Produk pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri. Bagaimana menurutmu sobat?"

Satu pertanyaan penting tentang efektivitas sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dan perlunya evaluasi mendalam terhadap mekanisme tersebut.


Cak Imin Ajak Publik Berdiskusi Merumuskan Sistem Pilkada

Pernyataan Muhaimin Iskandar mencerminkan pentingnya diskusi terbuka mengenai sistem Pilkada di Indonesia. 

Dengan merujuk pada pengalaman sejarah dan implikasi hasil Pilkada langsung, Cak Imin telah memberikan pendapatnya dan mengajak publik berdiskusi dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan, demi terciptanya proses pemilihan kepala daerah yang lebih transparan dan berkualitas.

Sumber: x.com/cakiminow (1/1/2026) 

0 Komentar

Produk Sponsor