Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD terus menjadi polemik di di tengah publik.
Usulan Bahlil di HUT Golkar
Wacana ini mencuat setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kembali melontarkan di depan para kader beringin saat acara Puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, 5 Desember 2025.
Dosen ilmu politik dan pemerintahan Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah menilai isu ini hanya manuver politik dari segelintir elite parpol.
Disebut Akal-akalan Bagi yang Ingin Berkuasa
"Saya rasa usulan pilkada digantikan pemilihan di DPRD hanyalah akal-akalan oknum partai politik dan politisi agar lebih berkuasa. Mereka berdalih ingin kekuasaan lebih terkendali melalui lobi-lobi elite parpol serta menghemat budget politik, seperti tidak perlu berkompetisi melakukan serangan fajar,” kata Insan kepada RMOL di Jakarta, Selasa malam, 23 Desember 2025."Potensi Arogansi Kepala Daerah
Langkah konsolidasi kekuasaan untuk mengambil alih partisipasi langsung rakyat berpindah kepada elite di DPRD dan partai politik akan semakin menimbulkan arogansi kepala daerah. "Dengan pemilihan langsung saja, kepala daerah kerap bersikap arogan kepada masyarakat apalagi jika dipilih DPRD,” tegasnya.Bukan Solusi Menekan Biaya Politik
Melansir pemberitaan daei gelora.co (2025-12-24), lebih lanjut Insan menepis anggapan jika alasan pilkada lewat DPRD untuk menekan biaya politik. Menurutnya, biaya politik bahkan bisa jauh lebih membengkak dengan mekanisme pilkada melalui DPRD.Sumber: www.gelora.co (2025-12-24)
0 Komentar