Rakyat Ingin Pilkada Langsung, Elit Diminta Tak Tututp Mata Terhadap Aspirasi di Negara Demokrasi

Pernyataan lantang muncul dari seorang politisi terkemuka, Benny K Harman, terkait isu politik yang hangat diperbincangkan. Kekhawatiran kembali ke sistem pemilihan kepala daerah oleh legislatif tanpa campur tangan rakyat mendapat tanggapan tegas darinya.

Harman menyatakan bahwa hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung adalah prinsip demokrasi yang tidak bisa diabaikan.

Melalui akun media sosialnya, ia menyampaikan pendirian ini pada akhir Desember 2025, dengan menekankan pentingnya menghormati aspirasi masyarakat.

 

Suara Rakyat sebagai Pilar Demokrasi

Dalam diskusi mengenai sistem pemilihan, ide bahwa pemimpin dipilih melalui dewan perwakilan menerima perlawanan keras. Bagi Harman, metode ini mereduksi peran aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin lokal mereka.

Dia menekankan bahwa pilihan langsung oleh rakyat adalah cerminan dari kehendak publik yang sah, dan melawannya berarti mengabaikan prinsip dasar dari demokrasi itu sendiri.

Pemilu langsung dianggap lebih mencerminkan keinginan rakyat dan memperkuat legitimasi pemimpin yang terpilih.

 

Tantangan Pilkada Langsung

Sementara itu, pelaksanaan pemilihan langsung memang tidak bebas dari masalah. Tantangan seperti biaya yang tinggi dan potensi konflik sering kali muncul di permukaan.

Meski begitu, Harman percaya bahwa setiap ketidakberesan harus diatasi bukan dengan menarik kembali hak suara publik, tetapi melalui perbaikan regulasi dan kebijakan yang lebih efektif.

Menurutnya, revisi undang-undang terkait pilkada adalah solusi untuk memperbaiki sistem yang ada tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.

 

Perbaikan Regulasi sebagai Solusi

Harman menyarankan bahwa pembenahan hukum dan peraturan dapat menjadi jalan tengah yang ideal. Pembuat kebijakan diharapkan merumuskan aturan yang lebih baik untuk menangani berbagai masalah yang timbul dalam proses pilkada.

Dengan perbaikan ini, diharapkan akan tercipta proses pemilihan yang lebih transparan dan efisien, tanpa menghilangkan hak rakyat untuk memilih secara langsung.

Usulan ini juga diharapkan dapat memperkecil celah yang memungkinkan penyalahgunaan dan manipulasi dalam pemilihan.

Mendorong Partisipasi Aktif Publik

Lebih dari sekadar mengatasi masalah teknis, perdebatan ini juga menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. 

Harman menegaskan bahwa pemilihan langsung lebih dari sekadar prosedur, melainkan bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat.

Dengan mengedepankan pemilu yang melibatkan rakyat secara aktif, diharapkan kesadaran politik masyarakat juga akan meningkat, memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

Sumber: www.gelora.co (2025-12-30)