Pemerhati Politik Sebut Seharusnya Jokowi Bantah "Jokowis White Paper" Lewat Buku Tandingan Bukan Laporan Polisi

Dalam suasana politik yang semakin menghangat, muncul perdebatan mengenai cara yang tepat untuk merespons kritik melalui buku "Jokowi's White Paper." Mantan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan setelah memutuskan untuk mengambil jalur hukum terhadap para penulis buku tersebut.

Langkah ini menimbulkan diskusi luas dalam masyarakat tentang efektivitas dan niat di balik keputusan hukum tersebut. Beberapa pihak berpandangan bahwa alih-alih membawa persoalan ke ranah hukum, diskusi terbuka dan penulisan ilmiah mungkin lebih tepat untuk menjawab pertanyaan tentang legitimasi.

 

Kontroversi Tanggapan Hukum

Tindakan Joko Widodo dalam melaporkan penulis "Jokowi's White Paper" ke polisi mengundang berbagai reaksi publik. Peneliti media dan politik, Buni Yani, menyatakan bahwa langkah ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan kebenaran ilmiah.

Menurut Buni Yani, apabila Jokowi yakin dengan keaslian ijazah dan data-data yang disajikan, menulis buku tandingan bisa menjadi cara yang lebih elegan dan meyakinkan publik. Menanggapi kritik dengan laporan polisi dianggap oleh beberapa pihak sebagai langkah yang kurang tepat dalam merespons kritikan berbasis penelitian.

Dorongan untuk Diskusi Akademis

Buni Yani juga mendorong agar persoalan ini dihadapi dengan cara yang lebih akademis. Menghadapi argumen dengan kontra-argumen dalam medium yang sama dapat memperkaya diskusi publik dan menunjukkan kedewasaan intelektual.

Ketimbang membungkam suara kritis dengan jalur hukum, diskusi terbuka dan transparansi data dapat membentuk lingkungan yang lebih sehat bagi demokrasi. Dalam konteks ini, penerbitan buku atau hasil penelitian yang komprehensif bisa menjadi sarana yang lebih tepat.

 

Pertanyaan Soal Legitimasi

Peluncuran "Jokowi's White Paper" yang menggugat keabsahan dokumen dan perilaku kekuasaan mendapat perhatian besar dari masyarakat. Diluncurkan pada Hari Konstitusi Indonesia, buku ini menjadi salah satu topik hangat yang menguji batas-batas kebebasan berpendapat dan transparansi informasi di Indonesia.

Keputusan untuk meresponsnya dengan laporan polisi malah memperlebar spekulasi publik mengenai kebenaran di balik tuduhan tersebut, dan bagaimana mantan presiden memilih untuk menghadapi tuduhan serius ini.

 

Mengapa Respon Hukum Dipertanyakan?

Pandangan skeptis muncul terhadap pilihan jalur hukum oleh Jokowi, karena merespons penelitian dan kritik akademis dengan laporan polisi memberikan kesan bahwa ada usaha untuk mematikan diskusi terbuka. Ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana kritik akan dihadapi oleh tokoh-tokoh publik di masa depan.

Penting untuk membedakan antara kritik akademis dan pencemaran nama baik dalam konteks kebebasan berbicara, sehingga kebijakan publik dapat diformulasikan dengan lebih baik untuk mendorong transparansi dan pertanggungjawaban.

Sumber: www.gelora.co (2025-12-27)