Partai Masyumi Desak Audit Bandara IMIP dan Serbuan TKA di Morowali, Demi Kedaulatan Bangsa

Keberadaan bandara di kawasan PT IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah, memicu polemik setelah Satgas Pengamanan Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan peninjauan ke area dekat fasilitas latihan militer TNI.

Bandara Beroperasi Tanpa Otoritas Resmi

Hasil peninjauan menemukan sejumlah temuan serius. Bandara yang dibangun pada era Presiden Joko Widodo itu beroperasi tanpa kehadiran otoritas resmi negara.

Tidak ada kantor Bea Cukai, Imigrasi, maupun otoritas penerbangan sipil yang seharusnya berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Tuntutan Pemulihan Kedaulatan oleh Partai Masyumi

Menyikapi ini, Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani, menggugat praktik pengelolaan investasi yang dinilai melenceng jauh dari amanat konstitusi.

Ia menuntut pemulihan kedaulatan yang terkoyak oleh dominasi korporasi China itu dan dugaan praktik yang menyimpang dalam pengelolaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Kritik Terhadap Anomali Data Makroekonomi

Kritik Partai Masyumi menukik pada anomali data makroekonomi. Di saat Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 7,5 juta rakyat

"Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini masalah kedaulatan. Bagaimana mungkin ada bandara yang minim otoritas negara? 

Jika pintu gerbangnya saja tidak dijaga, wajar jika rakyat curiga bandara ini menjadi karpet merah bagi masuknya TKA ilegal. Kita seperti menyerahkan kunci rumah sendiri kepada tamu," tegas Ahmad Yani lewat keterangan resminya, Selasa, 9 Desember 2025.

Sumber: www.gelora.co (2025-12-09)