Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, melalui akun X @mohmahfudmd, menyatakan bahwa pemerintah perlu membayar biaya proyek Whoosh dengan Cina meskipun ada dugaan korupsi yang harus tetap diselidiki. Menurutnya, kontrak yang sah harus dilaksanakan selama sejalan dengan undang-undang.
Pemerintah Wajib Membayar Biaya Proyek Whoosh dengan Cina
Mahfud MD menegaskan, "Pemerintah, dengan skema apa pun, memang harus membayar biaya proyek Whoosh dengan Cina. Sebab kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang." tulisnya.
Lebih lanjut Mahfud menghimbau kepada Menteri Keuangan, "Utk Pak Menkeu Purbaya. Krn urusan Whoosh sdh diambil alih oleh Presiden dan dugaan korupsinya tetap harus dilanjutkan oleh KPK"
Pelaksanaan Kontrak vs Penyelidikan Dugaan Korupsi
Meskipun pemerintah harus memenuhi kewajiban membayar biaya proyek, hal ini tidak berarti menghapus dugaan korupsi yang ada. Mahfud MD juga memberi apresiasi terhadap langkah KPK yang tetap bergerak dalam mengusut kasus ini.
Proses penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam proyek Whoosh harus tetap dilakukan secara transparan dan adil. Rakyat diharapkan tetap mengawal proses ini agar tidak hanya menjadi sandiwara politik kekuasaan.
Pentingnya Pembersihan Korupsi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai
Menurut Mahfud MD, dengan Presiden mengambil alih urusan proyek Whoosh, sementara itu Menteri Keuangan harus fokus pada membersihkan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai dari praktik korupsi serta semua oknum yang terlibat dalam tindakan tidak jujur.
Rakyat tetap harus mengawal proses yang dilakukan KPK transparan dan berkeadilan, bukan sekedar sandiwara politik kekuasaan.
Sumber: X (Twitter) - @mohmahfudmd
0 Komentar