Memberikan Maaf Kepada Sebagian Orang dan Sebagian Lagi Tidak dalam Kasus Ijazah, Dituding Sebagai Siasat Jokowi

Kontroversi melingkupi pernyataan terbaru dari mantan Presiden Joko Widodo yang dikabarkan menolak memaafkan tiga individu dalam kasus pencemaran nama baik.

Keputusan Jokowi yang membedakan perlakuannya terhadap sebelas orang lainnya telah menggugah reaksi dari pihak-pihak terkait.

Advokat yang mewakili Roy Suryo dan rekan, Ahmad Khozinudin, menganggap langkah tersebut sebagai taktik yang menipu dan pengecut, memicu ketegangan lebih lanjut dalam perselisihan ini.

 

Keputusan yang Memicu Ketegangan

Pernyataan yang dianggap kontroversial ini pada dasarnya menunjukkan Jokowi memberikan pengampunan kepada sebelas orang, namun mengesampingkan Roy Suryo dan dua rekannya, Rismon Sianipar serta Dokter Tifa.

Ahmad Khozinudin mempertanyakan motif di balik pemberian maaf ini. Menurutnya, langkah ini lebih dari sekadar strategi untuk mengadu domba di antara individu-individu yang selama ini kritis terhadap Jokowi.

Ia menilai Jokowi berusaha menampilkan dirinya sebagai korban dengan memberikan maaf yang sejatinya tidak diminta oleh kubu tersebut.

 

Strategi dan Tuduhan Playing Victim

Khozinudin menegaskan tidak ada permintaan maaf yang datang dari pihak Roy Suryo dan rekan-rekannya, menandaskan bahwa keputusan pengadilan yang final terhadap tuduhan Jokowi belum tercapai.

Ia berargumen bahwa Jokowi dan pendukungnya menggunakan taktik playing victim dengan mengumumkan pengampunan sepihak.

Menurutnya, hal ini menciptakan opini publik yang tidak berdasar, serta menunjukkan ketidakberanian dalam menghadapi situasi secara terbuka.

 

Nama-Nama yang Dikecualikan dari Pengampunan

Sebuah klaim dari anggota Peradi Bersatu, Ade Darmawan, mengungkap nama-nama yang tidak mendapatkan pengampunan. 

Meski demikian, Khozinudin menegaskan bahwa Darmawan tidak berkapasitas untuk mengeluarkan pernyataan tersebut mengingat posisinya bukan sebagai pelapor atau kuasa hukum dalam kasus ini.

Hal ini menunjukkan kebingungan dan inkonsistensi dalam penyampaian informasi dari pihak terkait.

 

Implikasi dan Langkah Selanjutnya

Pernyataan dan tindakan Jokowi dalam kasus ini menambah keruh situasi politik dan hukum yang melibatkan berbagai pihak.

Dengan adanya tuduhan bahwa langkah ini adalah bentuk pengecut, tekanan semakin meningkat agar Jokowi ataupun pihaknya mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan pernyataan mereka.

Seperti yang diberitakan oleh gelora.co, ketidakpastian ini menuntut pengadilan untuk segera memberikan kejelasan, membawa kasus ini menuju penyelesaian yang lebih jelas dan adil.

Sumber: www.gelora.co (2025-12-31)