Menurut informasi yang diunggah oleh akun X @msaid_didu, mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Razak, baru-baru ini dihukum dengan hukuman penjara selama 165 tahun dan denda sebesar Rp 47 Triliun.
Hukuman ini diberikan atas tuduhan menerima gratifikasi sebesar RM 11,38 miliar atau sekitar Rp 45,5 triliun jika dikonversikan dengan kurs Rp 4.000.
Hal ini menunjukkan bahwa Malaysia serius dalam menangani kasus korupsi dan memberikan hukuman yang tegas.
Korupsi di Malaysia vs Korupsi di Indonesia
Dalam konteks ini, Malaysia dapat dianggap sebagai negara yang memiliki sistem hukum yang berani dan tegas dalam memberantas korupsi.
Hukuman yang diberikan kepada mantan PM Tun Razak menjadi bukti nyata bahwa korupsi tidak akan ditoleransi di negara tersebut. Berbeda dengan Indonesia, di mana seringkali hukuman terhadap koruptor tidak seberat yang diharapkan masyarakat.
Perbandingan yang dilakukan oleh @msaid_didu antara hukuman di Malaysia dengan situasi korupsi di Indonesia menimbulkan pertanyaan yang menarik.
Jika kerugian negara akibat korupsi di Indonesia diperkirakan mencapai puluhan ribu triliun rupiah, maka seberapa pantas hukuman yang seharusnya diberikan kepada mantan Presiden Jokowi dan pihak terkait?
Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Perbandingan ini juga membuka ruang untuk melihat kondisi korupsi di Indonesia. Meskipun kerugian negara akibat korupsi sangat besar, namun seringkali hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan.
Ada anggapan bahwa hukuman di Indonesia cenderung ringan dan terkesan tidak memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.
Kritik terhadap penegakan hukum korupsi di Indonesia juga mencakup aspek lain, seperti remisi yang diberikan kepada narapidana korupsi, tidak adanya pengusutan aset yang seharusnya disita, dan kemungkinan terpidana korupsi dapat keluar dari penjara lebih cepat.
Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam sistem penegakan hukum korupsi di Indonesia agar efektif dalam memberantas praktik korupsi.
Kapan Indonesia Bebas Korupsi?
Dari kasus hukuman mantan PM Malaysia yang tegas dalam menangani korupsi, dapat diambil sebagai contoh bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem penegakan hukum korupsi.
Perlunya hukuman yang sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan dan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu menjadi kunci dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Diskusi terbuka dan kritis dari masyarakat juga penting untuk mendorong perubahan positif dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia.
0 Komentar