Ketidakpastian Masa Depan Demokrasi Ditengah Krisis Ekologis

Mengakhiri tahun 2025, Indonesia menghadapi serangkaian bencana banjir bandang yang mengungkapkan permasalahan mendalam terkait hubungan antara kebijakan pembangunan dan lingkungan.

Bencana yang mengguncang ini tidak semata-mata hasil fenomena alam, tetapi turut dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan manusia. Pengabaian terhadap kapasitas lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan menjadi faktor yang memperburuk situasi.

Akibatnya, kerugian yang diderita pun harus dipikul oleh masyarakat luas, menyebabkan penderitaan dan kerusakan yang masif. Seperti yang diberitakan oleh rmol.id (30/12/2025), situasi ini memaksa kita untuk berefleksi mengenai dampak dari kebijakan yang mungkin tidak berpihak pada kelestarian lingkungan.

Peran Kebijakan dalam Krisis Ekologis

Dampak bencana alam yang semakin parah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pembangunan yang memprioritaskan ekspansi ekonomi di atas keseimbangan alam. Pembangunan yang terfokus pada penggundulan hutan dan pembukaan lahan untuk perkebunan serta pertambangan menggerogoti fungsi ekologis area hijau. 

Tindakan seperti ini tidak hanya mengurangi kapasitas ekosistem untuk mendukung kehidupan tetapi juga meningkatkan risiko bencana. Dengan makin berkurangnya hutan sebagai penyangga, daya tahan lingkungan terhadap perubahan iklim semakin rentan sehingga masyarakat terus-menerus berada dalam ancaman bencana yang lebih besar.

Implikasi Sosial dari Bencana Lingkungan

Banjir bandang bukan hanya peristiwa alam yang menghancurkan infrastruktur dan mengganggu perekonomian; lebih dari itu, mereka membawa implikasi sosial yang mendalam. Masyarakat yang sudah rentan, terutama mereka yang berada di daerah rawan bencana, menghadapi risiko kehilangan tempat tinggal, sumber mata pencaharian, hingga akses terhadap barang-barang pokok.

Tekanan ini memicu ketidakstabilan sosial serta memperburuk kesenjangan ekonomi. Situasi ini menuntut respon cepat dan tepat dari pemerintah untuk tidak hanya mencari solusi jangka pendek tetapi juga merancang kebijakan yang berkelanjutan.

Pentingnya Reorientasi Pembangunan

Situasi ini menuntut reorientasi strategi pembangunan nasional yang lebih ramah lingkungan. Mengutamakan kelestarian ekosistem seharusnya menjadi prioritas, agar dampak buruk dari pembangunan yang tidak terencana dapat diminimalisir. 

Pemerintah perlu mempertimbangkan upaya reforestasi, perlindungan hutan, dan pengembangan teknologi hijau sebagai langkah antisipatif terhadap bencana di masa depan. Seiring dengan itu, penting adanya upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlunya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Masa Depan Demokrasi di Tengah Krisis Ekologis

Krisis ekologis yang dihadapi negara ini juga berimplikasi pada demokrasi itu sendiri. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas kebijakan pemerintah yang adil dan pro-lingkungan, partisipasi publik dan transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi lebih penting dari sebelumnya. 

Demokrasi sejati harus mencerminkan keadilan lingkungan dan sosial, serta memastikan bahwa suara masyarakat menjadi bagian dari proses kebijakan. Kesadaran ini dapat menjadi momentum perbaikan demi tercapainya keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Sumber: rmol.id (30/12/2025)