Dana Triliunan MBG Selama Libur Sekolah Disaat Rakyat Sumatera Belum Pulih dari Dampak Bencana

Saat ini, perhatian tertuju pada kebijakan pemerintah yang memicu kontroversi terkait Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap dijalankan selama liburan sekolah. Kebijakan ini menuai kritik tajam, terutama di tengah kesulitan yang dialami masyarakat di tiga provinsi di Sumatra yang baru saja diterjang bencana banjir dan tanah longsor. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai prioritas pemerintah dalam mengelola dana publik, terutama ketika masyarakat Sumatra masih berjuang bangkit dari dampak bencana tersebut.

Pendanaan MBG dan Pertanyaan Prioritas

MBG dibiayai dari anggaran publik yang mencapai angka triliunan rupiah. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai kebijaksanaan pemerintah dalam mengalokasikan dana, khususnya saat situasi darurat masih berlangsung di beberapa daerah. Nailul Huda, seorang ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), menyatakan bahwa penggunaan dana dari pajak masyarakat untuk MBG dalam kondisi saat ini sangat tidak logis. Kritik ini mencerminkan kekhawatiran terkait efektivitas dan prioritas anggaran negara dalam situasi krisis.

Operasional MBG dan Implikasinya

Sampai akhir tahun 2025, ada lebih dari 17.500 pusat pelayanan yang mendistribusikan makanan bergizi, masing-masing menyediakan sekitar 3.000 porsi per hari. Ini menunjukkan skala besar operasional program selama liburan sekolah. Huda mengungkapkan keprihatinan bahwa dana yang digunakan untuk mendukung program dalam skala besar ini seharusnya dapat dialihkan untuk kepentingan yang lebih mendesak seperti bantuan bagi wilayah terdampak bencana.

Kritik Terhadap Manajemen Dana Publik

Keberlanjutan program MBG di tengah bencana yang melanda Sumatra menimbulkan kritik terhadap manajemen dana publik. Banyak pihak menginginkan agar pemerintah lebih sensitif terhadap kondisi darurat yang dialami masyarakat. Penggunaan dana untuk MBG dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap penderitaan yang dialami masyarakat terdampak bencana. Sebaliknya, pengalokasian dana tersebut untuk pemulihan bencana dinilai lebih tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang terkena dampak.

Peran Pemerintah dalam Pemulihan Bencana

Kondisi yang menimpa masyarakat Sumatra membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama dalam hal penyediaan bantuan dan pemulihan pasca-bencana. Mempertimbangkan situasi darurat ini, alokasi anggaran untuk program yang tidak mendesak menjadi pertanyaan yang perlu segera dijawab pemerintah. Harapan masyarakat adalah agar pemerintah dapat mengutamakan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya mereka yang paling terdampak oleh bencana alam.

Sumber: www.gelora.co (2025-12-29)