Terbongkar di Era Prabowo, Bandara Morowali Diduga Beroperasi Tanpa Kontrol Negara Sejak 2019

Seorang peneliti dari Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, mengungkapkan temuan mengenai dugaan operasional sebuah bandara di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang beroperasi tanpa otoritas negara. Menurutnya, bandara tersebut telah aktif sejak 2019, pada masa pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo.

Edna menyatakan bahwa isu ini merupakan bagian dari masalah "kebocoran" di sektor pertambangan yang telah menjadi sorotan sejak Pemilihan Presiden 2014.

Ia mengaitkan hal ini dengan pernyataan Prabowo Subianto saat kampanye pada 2014 mengenai adanya kebocoran kekayaan negara, khususnya dari tambang ilegal.

Temuan di Kawasan Industri Morowali

Menurut Edna, di dalam kawasan industri Morowali seluas 4.000 hektare, terdapat sebuah bandara yang beroperasi tanpa kehadiran otoritas Indonesia. Hal ini, menurutnya, memungkinkan orang dan barang dapat keluar masuk tanpa pengawasan dari negara. Edna juga menyebutkan informasi bahwa aparat keamanan tidak dapat memasuki area tersebut.

Temuan ini menjadi lebih signifikan setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menggelar latihan militer di daerah-daerah yang berdekatan dengan lokasi tambang ilegal, termasuk di Morowali dan Bangka Belitung.

Konfirmasi dari Menteri Pertahanan

Edna Caroline mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang mengonfirmasi beberapa temuan saat meninjau latihan TNI di Morowali. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa di bandara tersebut tidak terdapat fasilitas bea cukai dan imigrasi. "Di situ tidak ada bea cukai dan imigrasi. Dan beliau bilang, nggak boleh ada negara di dalam negara," kata Edna, menirukan pernyataan Menhan.

Latihan TNI yang digelar di lokasi tersebut merupakan Latihan Komando Gabungan (Kogab) dengan sandi perebutan pangkalan udara.

Menurut Edna, pernyataan Menhan mengenai kedaulatan dan pengelolaan kekayaan tambang untuk kesejahteraan bangsa merupakan pesan yang sangat jelas dan serius.

Desakan Penegakan Kedaulatan dan Regulasi

Dengan bandara yang telah beroperasi sejak 2019 tanpa aparatur negara, Edna mempertanyakan proses perizinan awalnya. Ia mendesak agar publik turut mengawal tindak lanjut dari laporan yang akan disampaikan oleh Menteri Pertahanan kepada Presiden Prabowo.

Edna menekankan perlunya penempatan petugas bea cukai dan imigrasi di bandara tersebut sebagai langkah minimal. Selain itu, ia juga menyoroti aspek keselamatan dan regulasi udara yang seharusnya dikelola oleh lembaga seperti AirNav. "Ini kan urusan safety juga. Masa pesawat mondar-mandir di situ kita nggak tahu? Ini soal regulasi udara juga," ujarnya.

Referensi:

Sumber artikel: rmol.id (25/11/2025)