Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan koreksi terhadap pemahaman slogan "DPR adalah Rumah Rakyat". Dalam sebuah acara, ia menegaskan bahwa gedung parlemen tidak dapat dimasuki secara sembarangan oleh publik dan menganalogikannya sebagai rumah pribadi yang memerlukan izin untuk dikunjungi. Pernyataan ini disampaikan saat menanggapi pertanyaan mengenai akses publik ke parlemen.
Mekanisme Kunjungan Publik ke DPR
Seperti yang diberitakan oleh www.gelora.co (07/11/2025), Puan Maharani menyampaikan pandangannya dalam acara Simulasi Sidang Parlemen Remaja 2025 pada Kamis, 6 November 2025. Ia menyatakan bahwa meskipun DPR terbuka untuk umum, statusnya sebagai objek vital negara mengharuskan adanya aturan ketat. Menurutnya, masyarakat yang ingin datang ke Gedung DPR diwajibkan untuk mengikuti prosedur birokrasi, yaitu mendaftarkan diri, menjelaskan identitas, serta menyebutkan tujuan kedatangannya.
Analogi Bertamu ke Rumah Pribadi
Puan Maharani mengkritik anggapan bahwa status "Rumah Rakyat" berarti gerbang parlemen terbuka bebas setiap saat. Ia menekankan pentingnya etika atau sopan santun saat berkunjung, sama seperti saat bertamu ke rumah seseorang. Ia menggambarkan bahwa kunjungan harus didahului dengan permisi atau mengetuk pintu terlebih dahulu. Politikus PDIP tersebut secara eksplisit meminta publik untuk menganggap Gedung DPR seperti rumah tinggal pribadi, di mana pengunjung tidak bisa memaksa masuk.
Hak Parlemen Menolak Kunjungan
Lebih lanjut, Puan Maharani menjelaskan bahwa sebagaimana pemilik rumah memiliki hak untuk menerima atau menolak tamu, DPR juga memiliki wewenang yang sama. Ia menegaskan bahwa jika permohonan kunjungan dari masyarakat (tamu) tidak dapat diterima, maka masyarakat harus menerima keputusan tersebut dan tidak boleh memaksa masuk. Ia memberikan contoh skenario di mana seorang tamu datang, namun pemilik rumah sedang tidak berada di tempat atau tidak bisa menerima, maka tamu tersebut semestinya tidak bersikeras untuk menunggu di dalam rumah.
Implikasi Posisi Rakyat
Pernyataan dan analogi yang digunakan oleh Ketua DPR tersebut secara efektif memposisikan masyarakat bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai tamu. Berdasarkan logika ini, akses rakyat untuk menyampaikan aspirasi di gedung parlemen bergantung pada izin yang diberikan oleh para anggota dewan sebagai penghuni atau pemilik rumah.
Referensi:
Artikel ini disusun ulang secara netral berdasarkan data dan fakta yang disajikan dalam laporan berita oleh Gelora News (www.gelora.co) yang dipublikasikan pada tanggal 07 November 2025.
0 Komentar