India Jadi Kiblat Gizi Indonesia? BGN Seolah Kehilangan Akal Sehat. Apa Pertimbangannya?

Badan Gizi Nasional (BGN) tampaknya memulai langkah besar dengan arah yang salah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi tonggak reformasi gizi nasional justru menimbulkan tanda tanya besar. Bukan karena niatnya, tapi karena pilihan negaranya — India — yang dijadikan panutan.

Pertanyaannya sederhana, kenapa harus belajar ke India, bukan ke negara-negara yang memang diakui dunia berhasil dalam tata kelola gizi dan sistem makan siang sekolahnya?

Faktanya India Menempati Urutan ke 102 dari 123 Negara yang Masih Malnutrisi

Data Global Hunger Index (GHI) 2025 menempatkan India di peringkat 102 dari 123 negara dengan status “serius”. Dengan posisi itu, India jelas masih berjuang keras menghadapi persoalan malnutrisi dan ketimpangan gizi yang kronis.

Ironisnya, justru negara ini yang dipilih BGN untuk dijadikan panutan. Ibarat belajar berenang dari orang yang masih megap-megap di air. Pilihan ini sulit dimengerti, karena tidak ada data global yang menempatkan India di jajaran negara dengan sistem pangan dan gizi terbaik. Maka wajar publik bertanya, apa sebenarnya dasar logika kebijakan ini?

Keputusan yang Keliru dan Minim Dasar Ilmiah

Kepala BGN, Dadan Hindayana, memang sudah mengonfirmasi adanya rencana kunjungan dan bimbingan teknis ke India, seperti diberitakan oleh www.gelora.co (02/11/2025). Namun alasan yang disampaikan terasa dangkal, bahkan nyaris tanpa pijakan akademis yang kuat. Mengapa bukan Finlandia, Jepang, atau Norwegia yang selama ini diakui dunia sukses membangun sistem gizi berbasis sekolah dan masyarakat?

Keputusan ini terkesan tidak rasional dan menimbulkan kesan bahwa BGN tidak memiliki peta arah yang jelas. Di saat publik berharap hadirnya pendekatan berbasis sains dan bukti, yang muncul justru kebijakan yang terkesan asal tunjuk, seolah ada kepentingan lain di baliknya.

Dugaan Ada Agenda Lain Dibalik Studi Banding

Anggota Komisi IX DPR, Arzeti Bilbina, bahkan menyoroti bahwa langkah BGN ini janggal dan butuh klarifikasi mendalam. Ia mempertanyakan siapa sebenarnya yang melahirkan ide “belajar ke India” ini dan apa kajian akademisnya. Pertanyaan itu mewakili keresahan publik: apakah keputusan ini benar murni soal gizi, atau justru ada agenda politik dan kepentingan dagang di baliknya?

Setiap kebijakan publik yang tidak logis pasti menyisakan kecurigaan. Apalagi ketika menyangkut anggaran besar dan program strategis. Tanpa transparansi penuh, publik akan terus berspekulasi. Jangan sampai program MBG — yang seharusnya membawa harapan baru bagi anak Indonesia — justru berubah menjadi ladang kepentingan bagi segelintir pihak.

Data Dunia Diabaikan, Logika Waras Dipertanyaka

Bagian yang paling menyedihkan dari semua ini, BGN tampak sengaja mengabaikan fakta. Negara-negara seperti Finlandia, Jepang, dan Belanda sudah puluhan tahun diakui dunia atas sistem makan siang dan edukasi gizinya. Mereka bukan hanya sukses mengurangi malnutrisi, tapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kecerdasan anak.

Namun anehnya, BGN justru berpaling dari data tersebut dan memilih jalur eksperimental dengan India, yang jelas belum terbukti di tingkat global. Ini bukan sekadar salah langkah, tapi tanda bahwa proses pengambilan keputusan di lembaga ini mulai kehilangan arah rasional.

Publik Butuh Jawaban, Bukan Alasan Klise

Program Makan Bergizi Gratis seharusnya dirancang berdasarkan data, bukti, dan kepentingan rakyat, bukan hasil dari diplomasi politik atau pertimbangan non-teknis. Jika pondasi program sebesar ini dibangun di atas logika yang keliru, maka yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, tapi masa depan generasi penerus bangsa.

Publik kini menanti langkah korektif. BGN harus berani membuka data, menjelaskan dasar keputusan, dan jika perlu, mengoreksi arah kebijakannya. Sebab, belajar dari negara yang masih berjuang menekan kelaparan bukanlah bentuk inovasi, tapi kebijakan yang mengundang keprihatinan.