Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil pemantauan yang menemukan adanya afiliasi partai politik (parpol) pada 28 yayasan yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini diungkapkan oleh Peneliti ICW, Seira Tamara, dalam sebuah pernyataan di Jakarta.
Temuan Utama Keterkaitan Yayasan dan Parpol
Berdasarkan data yang dipaparkan, dari total yayasan yang diteliti, sebanyak 28 di antaranya teridentifikasi memiliki hubungan dengan berbagai partai politik. Hubungan ini terdeteksi melalui pendiri maupun pengurus yayasan yang juga merupakan anggota atau pengurus partai politik. Partai Gerindra tercatat memiliki jumlah afiliasi yayasan terbanyak dalam program ini.
Rincian Afiliasi Partai Politik
Seira Tamara merinci sebaran afiliasi 28 yayasan tersebut ke sejumlah partai politik. Partai Gerindra menempati posisi teratas dengan 7 yayasan. Posisi berikutnya ditempati oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 5 yayasan, diikuti Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 4 yayasan. Selanjutnya, PDIP dan Partai NasDem masing-masing memiliki afiliasi di 3 yayasan. Partai lain yang juga teridentifikasi adalah PSI, Partai Berkarya, dan Partai Hanura dengan masing-masing 2 yayasan. Sementara itu, PPP, PKB, PBB, Partai Demokrat, dan Partai Swara Rakyat Indonesia masing-masing terafiliasi dengan 1 yayasan.
Definisi Afiliasi dan Keterlibatan Individu
ICW mendefinisikan afiliasi berdasarkan dua kriteria utama. Pertama, pendiri atau pengurus yayasan tercatat sebagai pengurus atau anggota partai politik. Kedua, pengurus yayasan tersebut pernah dicalonkan oleh partai politik dalam pemilihan legislatif untuk tingkat DPR atau DPRD. Lebih lanjut, ICW menemukan total 43 individu pengurus atau anggota yayasan mitra MBG yang terafiliasi parpol. Dari jumlah tersebut, 4 orang di antaranya merupakan anggota DPR RI atau DPRD yang masih aktif. "Jumlahnya lebih banyak karena di satu yayasan itu bisa jadi ada lebih dari satu individu yang punya afiliasi terhadap partai politik," jelas Seira.
Metodologi Pemantauan ICW
Data ini merupakan hasil dari pemantauan yang dilakukan ICW terhadap 102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Proses pemantauan dilaksanakan secara acak selama periode Oktober hingga November 2025. Untuk memperoleh data legalitas yayasan, ICW merujuk pada laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu, data mengenai individu pengurus yayasan yang terafiliasi dengan parpol diperoleh dari analisis struktur kepengurusan masing-masing yayasan.
Referensi:
Sumber artikel: www.gelora.co (27/11/2025)
0 Komentar