Rencana Budi Arie Masuk Gerindra Mendapat Penolakan dari Sejumlah DPC, Dituding Hanya Cari Suaka Politik

Rencana Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, untuk menjadi kader Partai Gerindra disebut menghadapi penolakan dari internal partai di tingkat daerah. Sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai tersebut secara terbuka menyuarakan keberatan dan meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut.

Penolakan dari DPC Gerindra di Daerah

Seperti yang diberitakan oleh www.kompas.tv (07/11/2025), setidaknya tiga DPC Partai Gerindra telah menyatakan sikap menolak wacana bergabungnya Budi Arie. Di antara yang secara eksplisit disebutkan adalah DPC Gerindra Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, dan DPC Gerindra Kota Makassar. Kedua cabang partai ini dengan tegas menyampaikan keberatannya atas rencana tersebut.

Dugaan Motif Pragmatis dan Potensi Masalah Hukum

Ketua DPC Gerindra Pematangsiantar, Gusmiyadi, mengemukakan sejumlah alasan penolakan pihaknya. Ia menilai langkah Budi Arie untuk bergabung dengan Gerindra bersifat pragmatis. Menurutnya, ada dugaan bahwa Budi Arie sedang berusaha mencari perlindungan dari potensi jeratan hukum terkait sebuah kasus di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Berdasarkan laporan sumber, nama Budi Arie disebut dalam surat dakwaan yang dibacakan pada 14 Mei 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana disebutkan adanya alokasi 50 persen untuknya dalam perkara pengamanan situs judi online saat ia menjabat sebagai Menkominfo.

Kekhawatiran Menurunnya Kepercayaan Publik

Gusmiyadi juga menyatakan kekhawatirannya bahwa penerimaan Budi Arie sebagai kader dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap Prabowo Subianto. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa Ketua Umum Gerindra tersebut sedang memfokuskan diri pada upaya pemberantasan korupsi.

Selain motif hukum, Gusmiyadi juga menilai Budi Arie berharap dapat memperoleh posisi strategis di bawah kepemimpinan Prabowo. Oleh karena itu, langkah ini dipandang sebagai upaya untuk mengamankan posisi politik dan kekuasaan.

Klaim Makna Projo Dinilai Tidak Etis

Penolakan juga diperkuat oleh pernyataan Budi Arie baru-baru ini mengenai makna nama dan logo Projo. Sanggahannya yang menyebut Projo bukan singkatan dari Pro Jokowi, melainkan berarti untuk rakyat dan negeri, dinilai Gusmiyadi sebagai manuver politik yang tidak etis dan tidak pantas. Publik, menurutnya, menafsirkan manuver tersebut sebagai cara Budi Arie untuk mencari keamanan atau suaka politik sekaligus menjaga peluang untuk tetap berada dalam lingkaran kekuasaan di masa pemerintahan mendatang.

Sumber Fakta: Artikel ini merupakan hasil penulisan ulang yang ketat dan netral dari laporan berita yang diterbitkan oleh media Kompas TV pada tanggal 7 November 2025.