Menurut pengamat politik Gde Siriana Yusuf, manuver yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya dinilai mulai mengganggu kenyamanan kelompok oligarki yang telah lama menyokong struktur kekuasaan di Indonesia. Gde Siriana menyebut langkah-langkah Purbaya tidak hanya menyangkut penataan anggaran, tetapi juga menyentuh langsung kepentingan para elite.
Kebijakan Purbaya dan Kepentingan Elite
Gde Siriana Yusuf menyatakan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh Menteri Keuangan Purbaya, meskipun terkait anggaran, memiliki muatan politik yang signifikan. Hal ini terjadi karena kebijakan tersebut bersinggungan dengan kepentingan dari sebuah sistem yang telah berjalan lama dan dianggap korup. Menurutnya, tindakan Purbaya telah melampaui pembenahan teknis dan menyasar akar kepentingan elite yang selama ini diuntungkan oleh sistem tersebut.
Struktur Oligarki Hibrida
Dalam analisisnya, Gde Siriana menjelaskan bahwa struktur kekuasaan sejak era kepemimpinan Jokowi bertumpu pada apa yang ia sebut sebagai oligarki hibrida. Struktur ini merupakan perpaduan antara modal birokrasi, partai politik, dan aparat negara, khususnya kepolisian. Kombinasi kekuatan ini, menurutnya, telah menciptakan zona nyaman bagi para elite, yang kini mulai terganggu oleh langkah-langkah yang diambil Purbaya.
Efisiensi Anggaran sebagai Gangguan
Gde Siriana menegaskan bahwa budaya korupsi telah meluas dan mengakar dalam sistem. Oleh karena itu, ketika Menteri Keuangan Purbaya mengimplementasikan agenda efisiensi fiskal dan penertiban anggaran, tindakan tersebut secara otomatis dianggap mengusik jantung kepentingan para elite di berbagai lini kekuasaan. "Ini mengganggu kenyamanan dari sistem yang oligarkis ini," ujar Gde Siriana dalam sebuah diskusi di kanal Youtube Forum Keadilan TV.
Ujian Loyalitas di Lingkaran Kekuasaan
Lebih lanjut, Gde Siriana mencatat bahwa ruang lingkup tindakan Purbaya tidak terbatas pada pembenahan internal kementerian. Purbaya juga turut menyoroti proyek kereta cepat Whoosh dan terlibat dalam polemik dengan tokoh politik lain seperti Dedi Mulyadi dan Bahlil. Dinamika ini dinilai menguji loyalitas ganda yang dihadapi oleh Presiden Prabowo, terutama karena Purbaya mengeklaim semua tindakannya merupakan arahan langsung dari presiden. Situasi ini pada akhirnya akan menguji loyalitas para pejabat di kabinet, lembaga negara, hingga tingkat daerah.
Referensi:
Sumber artikel: www.gelora.co (16/11/2025)
0 Komentar