DPR Tuding Industri Ekstraktif Biang Kerok Bencana Sumatera, Desak Evaluasi Total Semua Izin

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespons keras rangkaian bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera dengan mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Desakan tersebut secara spesifik menyoroti izin-izin usaha di sektor ekstraktif yang dinilai berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.

Seruan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI, Maman Imanulhaq, di Jakarta pada hari Sabtu, 29 November 2025. Selain evaluasi izin, ia juga menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana yang lebih komprehensif dari pihak pemerintah.

Desakan Evaluasi Izin Tambang dan Perkebunan

Maman Imanulhaq, yang juga merupakan Anggota Tim Pengawas (Timwas) Bencana DPR RI, secara tegas menunjuk sektor pertambangan dan perkebunan skala besar sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tutupan lahan. Menurutnya, kerusakan inilah yang memperparah dampak bencana alam di wilayah tersebut.

"Evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar yang merusak tutupan lahan," ujar Maman. Ia meminta pemerintah meninjau ulang semua izin yang telah dikeluarkan di sektor-sektor tersebut sebagai langkah fundamental dalam mitigasi bencana.

Peringatan Dampak Perubahan Iklim

Maman menggarisbawahi kemunculan fenomena Siklon Senyar di wilayah yang tidak biasa sebagai sebuah alarm serius. Ia menyatakan bahwa kejadian ini menunjukkan dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah sampai pada level yang sangat membahayakan keselamatan masyarakat.

"Telah mencapai tingkat yang mengancam keselamatan rakyat di banyak daerah Indonesia,” tegasnya. Fenomena alam yang tidak lazim ini, menurutnya, harus menjadi pemicu bagi pemerintah untuk mengambil tindakan lebih serius terhadap isu lingkungan.

Dorongan Langkah Mitigasi Konkret

Selain melakukan evaluasi perizinan, DPR melalui Maman Imanulhaq juga mendorong pemerintah untuk segera mengimplementasikan beberapa langkah konkret. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memulihkan lingkungan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana di masa depan.

Beberapa tindakan yang diusulkan meliputi revitalisasi daerah aliran sungai (DAS), pelaksanaan program penghijauan secara masif, serta penerapan penataan ruang yang berbasis pada mitigasi risiko bencana. Langkah ini dipandang krusial untuk mencegah terulangnya bencana serupa.

Peningkatan Anggaran Kesiapsiagaan

Sebagai bagian dari usulan komprehensif, Maman juga menyinggung aspek pendanaan. Ia mendorong adanya peningkatan alokasi anggaran yang ditujukan untuk program kesiapsiagaan bencana serta untuk kebutuhan pemulihan pasca-bencana. Anggaran yang memadai dinilai menjadi kunci untuk memastikan seluruh upaya mitigasi dapat berjalan efektif.

Referensi:

Sumber artikel: rmol.id (29/11/2025)