Sebuah tabir mengarah kepada manipulasi yang selama menopang citra kekuasaan kini tersingkap?Ini jelas mengancam fondasi legitimasi yang dibangun di atasnya. Klaim pendidikan di luar negeri yang selama ini dibanggakan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ternyata tak lebih dari sebuah sertifikat kursus bahasa Inggris.
Fakta ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan sebuah skandal kejujuran yang menampar wajah seluruh bangsa dan mempertanyakan integritas pemimpin tertingginya.
Ketika kesaksian para alumni yang seangkatan dengan Gibran di Australia terkuak, narasi besar tentang 'lulusan luar negeri' itu runtuh seketika. Rakyat dipaksa menelan pil pahit bahwa kualifikasi yang menjadi salah satu modal politik utama sang Wapres, ternyata berpotensi besar merupakan sebuah manipulasi informasi. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang tidak bisa dianggap remeh.
Kesaksian dari Sydney: Membongkar Mitos Pendidikan Elit
Seperti diberitakan oleh rmol.id (03/11/2025), penelusuran yang dilakukan hingga ke Sydney, Australia, membuka kotak pandora yang selama ini tertutup rapat. Tiga alumni UTS Insearch, lembaga yang disebut sebagai almamater Gibran, dengan tegas menyatakan bahwa institusi tersebut bukanlah sekolah setara SMA, melainkan pusat kursus persiapan bahasa Inggris.
Kesaksian mereka, yang mengikuti program pada periode waktu yang sama dengan Gibran, melucuti semua klaim yang ada. Program yang mereka ikuti, dan juga yang diikuti Gibran, hanyalah 'English Course' untuk mahasiswa asing sebelum masuk ke jenjang universitas.
Pengakuan ini mengonfirmasi kecurigaan banyak pihak. Selama ini, publik digiring untuk percaya pada citra seorang pemimpin muda dengan pengalaman pendidikan internasional yang mumpuni.
Nyatanya, dibalik citra tersebut, yang ada hanyalah selembar sertifikat kursus. Ini bukan lagi soal perbedaan interpretasi, melainkan soal kebenaran versus kepalsuan. Kesaksian ini menjadi bukti hidup yang membantah narasi resmi dan menuntut adanya pertanggungjawaban.
Kejanggalan Surat Penyetaraan Kemendikbud
Fakta paling mengkhawatirkan dari skandal ini bukanlah sertifikat kursusnya, melainkan bagaimana sertifikat tersebut bisa secara ajaib 'disetarakan' dengan ijazah setingkat SMK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat bernomor 9149/DD1/KS/2019.
Di sinilah letak kejahatan yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin sebuah lembaga negara yang seharusnya menjadi garda penjaga standar pendidikan, justru menjadi alat untuk melegitimasi sebuah informasi yang patut diduga palsu?
Surat penyetaraan ini adalah bukti adanya operasi birokrasi yang janggal dan patut dicurigai. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang mendapat keuntungan? Penyetaraan ini bukan lagi kelalaian, melainkan tindakan terencana yang sengaja dilakukan untuk memuluskan jalan politik seseorang dengan mengorbankan kebenaran.
Ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang merusak tatanan pendidikan dan hukum di Indonesia. Sebuah sertifikat kursus bahasa tidak akan pernah setara dengan pendidikan formal 12 tahun, dan negara telah ikut serta dalam pembohongan ini.
Harapan untuk Penegak Hukum agar Mengusut Tuntas
Skandal ini telah melampaui batas perdebatan politik. Ini adalah wilayah hukum pidana. Dugaan pemalsuan dokumen atau pemberian keterangan palsu untuk kepentingan politik harus segera diusut oleh aparat penegak hukum. Kepolisian dan Kejaksaan tidak boleh diam seribu bahasa.
Diamnya mereka hanya akan mengonfirmasi bahwa hukum memang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Rakyat menanti keberanian aparat untuk membongkar konspirasi ini hingga ke akarnya, termasuk menyelidiki pejabat di Kemendikbud yang terlibat dalam penerbitan surat penyetaraan kontroversial itu.
Jika kebohongan fundamental terkait kualifikasi seorang pemimpin negara dibiarkan tanpa konsekuensi hukum, maka kita sedang membiarkan demokrasi kita mati perlahan. Integritas adalah syarat mutlak bagi seorang pemimpin. Tanpa itu, setiap kebijakan dan perkataan yang keluar dari mulutnya akan selalu diselimuti keraguan.
Sudah saatnya penegak hukum menunjukkan keberpihakannya pada kebenaran dan pada rakyat Indonesia, bukan pada kekuasaan yang dibangun di atas pondasi kebohongan.
Referensi:
Sumber: rmol.id (03/11/2025) - UTS Insearch cuma Kursus Bahasa Inggris: Ijazah SMA Gibran Diduga Bodong
0 Komentar