Keberadaan sebuah bandara yang berlokasi di dalam kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, menjadi pusat perhatian publik. Fasilitas yang dibangun pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut menuai kritik dari berbagai pihak terkait status dan pengelolaannya.
Kritik dari Pengamat Kebijakan Publik
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menyampaikan pandangannya mengenai bandara di kawasan IMIP. Ia menilai kebijakan terkait bandara tersebut tidak rasional, terutama karena fasilitas itu dilaporkan tidak dikelola oleh negara dan tidak memiliki kantor Bea Cukai serta Imigrasi.
Menurut Jerry, kondisi ini berpotensi menjadikan bandara sebagai lokasi untuk aktivitas ekonomi ilegal. Ia juga menyoroti laporan mengenai banyaknya warga negara asing (WNA) asal China yang masuk ke Morowali tanpa dokumen yang jelas. Dalam pernyataannya, Jerry mengapresiasi langkah yang diambil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang disebutnya telah memerintahkan pembongkaran bandara tersebut.
Temuan Satuan Tugas di Lapangan
Polemik ini menguat setelah Satuan Tugas Pengamanan Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan peninjauan di area dekat fasilitas latihan militer TNI. Hasil peninjauan lapangan mengindikasikan tidak adanya kehadiran otoritas resmi negara di bandara yang beroperasi di dalam kawasan IMIP.
Tim satgas secara spesifik tidak menemukan adanya kantor Bea Cukai, kantor Imigrasi, maupun perwakilan dari otoritas penerbangan sipil yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Temuan ini menjadi dasar dari kekhawatiran mengenai status legalitas dan pengawasan operasional bandara tersebut.
Pernyataan Tegas Menteri Pertahanan
Menanggapi hasil temuan di lapangan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan pernyataan tegas usai menghadiri acara Latihan Terintegrasi TNI 2025 di Morowali pada 20 November 2025. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada entitas yang beroperasi seolah-olah menjadi negara di dalam negara.
“Tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang asalnya,” ujar Sjafrie. Pernyataan tersebut menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menegakkan kedaulatan dan seluruh peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia tanpa pengecualian.
Referensi:
Sumber artikel: www.gelora.co (27/11/2025)
0 Komentar