Rencana organisasi relawan Projo untuk mengubah logo dengan menghilangkan siluet wajah mantan Presiden Joko Widodo dinilai sebagai manuver politik. Menurut Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, langkah yang diinisiasi oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, ini merupakan sebuah taktik agar dapat diterima dalam lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dugaan Taktik Politik di Balik Perubahan Logo
Seperti yang diberitakan oleh rmol.id (06/11/2025), Erizal menyatakan bahwa manuver politik Projo atau Budi Arie tersebut tidak akan mudah mengecoh Presiden Prabowo. Analisis ini muncul setelah adanya wacana perubahan logo Projo yang selama ini identik dengan figur Jokowi. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk menyesuaikan arah politik pasca-kepemimpinan Jokowi.
Keterlibatan Mantan Presiden dan Respons Politik
Erizal menyoroti pertemuan yang dilakukan oleh Projo dengan Joko Widodo di Solo sebelum kongres mereka digelar. Menurutnya, bukan tidak mungkin bahwa manuver yang terjadi saat ini merupakan hasil dari pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Namun, ia menilai baik Jokowi maupun Projo telah terlambat dalam memahami situasi politik yang berkembang. Keterlambatan ini juga tecermin dari respons Budi Arie terhadap pertanyaan Prabowo mengenai afiliasi partainya, apakah PSI atau Gerindra.
Momentum yang Dianggap Terlambat
Menurut Erizal, pemikiran untuk bergabung dengan Gerindra setelah adanya perombakan kabinet (reshuffle) sudah tidak lagi berguna dan tidak akan mengamankan posisi menteri. Keterlambatan dalam mengambil keputusan strategis ini dinilai sebagai kelemahan dalam eksekusi politik. Hal yang sama berlaku untuk rencana penghapusan siluet Jokowi dari logo Projo, yang dianggap sebagai langkah yang terpikir belakangan.
Penghapusan Logo Lama, Simbol Arah Politik
Erizal memberikan kritik tajam mengenai waktu pelaksanaan rencana perubahan logo tersebut. Menurutnya, jika Projo memang ingin menunjukkan arah politik yang baru, penghapusan foto Jokowi seharusnya dilakukan pada momen yang lebih strategis. Ia menyarankan waktu yang ideal adalah sesaat setelah pelantikan Prabowo-Gibran, setelah penetapan resmi pemenang Pilpres oleh KPU, atau bahkan saat masa kampanye Pilpres berlangsung. Pelaksanaan yang terlambat ini memperkuat dugaan bahwa langkah tersebut hanyalah sebuah 'akal-akalan' politik.
Referensi:
Artikel ini adalah penulisan ulang yang ketat dan netral dari sumber berita yang disediakan oleh pengguna, berdasarkan laporan oleh WIDODO BOGIARTO di Kantor Berita Politik RMOL yang diakses pada 06 November 2025.
0 Komentar