Polemik mengenai bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menjadi sorotan publik setelah kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada 19 November 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Menhan dilaporkan terkejut menemukan bandara tersebut beroperasi tanpa otoritas negara, yang memicu berbagai pertanyaan mengenai pengawasan dan kepemilikan fasilitas strategis di kawasan industri nikel tersebut.
Meski Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah memberikan klarifikasi, isu ini terus berkembang dan dikaitkan dengan masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), terutama karena bandara tersebut dibangun dan beroperasi selama periode kekuasaannya.
Temuan Operasional Tanpa Otoritas Negara
Viralnya bandara IMIP bermula dari kunjungan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Meskipun Sjafrie tidak merinci perangkat negara yang absen, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang mendampingi kunjungan tersebut menyebutkan bahwa bandara IMIP beroperasi tanpa kehadiran pihak keamanan, bea cukai, dan imigrasi. Temuan ini menyoroti operasional sebuah bandara di kawasan industri vital yang mengelola nikel, stainless steel, dan carbon steel.
Upaya Klarifikasi dari PSI
Menanggapi isu yang mengaitkan bandara IMIP dengan Jokowi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan adanya pihak yang sengaja memutarbalikkan fakta. Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, menegaskan bahwa bandara yang diresmikan oleh Jokowi adalah Bandara Morowali (Bandara Bungku), yang merupakan milik negara.
Menurutnya, terdapat dua bandara di Morowali, satu milik negara dan satu milik swasta (IMIP). "Pak Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)," ujar Andy dalam keterangan tertulis pada 26 November 2025. Ia meminta publik untuk selalu memeriksa ulang informasi yang beredar agar tidak termakan hoaks atau fitnah.
Analisis dan Sentimen Politik
Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, berpendapat bahwa klarifikasi dari PSI tidak akan sepenuhnya meredam polemik. Menurutnya, hal yang tidak dapat dipungkiri adalah fakta bahwa bandara IMIP dibangun dan beroperasi secara bebas pada saat Jokowi menjabat sebagai presiden.
Iwan memprediksi bahwa "tsunami sentimen negatif" akan tetap menyerang kelompok politik yang berasosiasi dengan Jokowi. Ia menilai isu ini berpotensi menjadi pukulan telak bagi Jokowi dan lingkaran politiknya.
Sorotan pada Struktur Kepemilikan dan Tokoh di Baliknya
Struktur kepemilikan IMIP turut menjadi perhatian. Berdasarkan sebuah unggahan media sosial, saham mayoritas IMIP dipegang oleh Tsingshan Group dari Tiongkok. Sisa sahamnya dimiliki oleh perusahaan Indonesia, termasuk afiliasi Bintang Delapan Group.
Dalam jajaran komisaris Bintang Delapan Group, tercatat nama purnawirawan militer, yaitu Letjen TNI (Purn) Sintong Panjaitan dan Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji.
Unggahan tersebut juga menyebut afiliasi kedua tokoh itu dengan Jokowi. Selain itu, dilaporkan bahwa sejak 2018, IMIP telah menguasai 50 persen produksi nikel nasional, menggeser dominasi PT Vale Indonesia yang hanya menguasai 22 persen.
Referensi:
Sumber artikel: www.gelora.co (29/11/2025)
0 Komentar