Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi perhatian publik usai membuka penyelidikan atas dugaan korupsi terkait penambahan kuota haji tahun 2024. Dan yang menarik, dalam kasus ini nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), turut disinggung, khususnya terkait momentum kunjungannya ke Arab Saudi yang berujung pada tambahan kuota haji sebesar 20 ribu orang.
Kronologi Tambahan Kuota Haji dan Kunjungan Resmi Jokowi
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyampaikan bahwa penyelidikan tengah difokuskan pada tambahan kuota haji tahun 2024 yang didapat usai kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi.
aSat itu, Indonesia memperoleh tambahan sebesar 20 ribu kuota. Namun, di balik pemberian itu, muncul dugaan adanya penyimpangan dalam pendistribusian antara kuota reguler dan kuota haji khusus.
Fitroh menjelaskan bahwa alokasi tambahan kuota tersebut seharusnya ditujukan untuk jemaah haji reguler. Namun dalam praktiknya, kuota tersebut justru digunakan untuk haji khusus, yang notabene lebih mahal dan sering kali menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Proses penyelidikan masih berlangsung dan belum naik ke tahap penyidikan.
Dugaan Penyimpangan dalam Regulasi dan Keuangan
Indikasi kuat penyalahgunaan wewenang muncul dari temuan awal bahwa kuota tambahan digunakan tidak sesuai ketentuan undang-undang. Jika benar, maka ini menunjukkan adanya pola manipulasi atas fasilitas yang seharusnya menjadi hak jemaah reguler.
Tindakan ini bisa dikategorikan sebagai bentuk komersialisasi kuota, bahkan korupsi, apabila terbukti melibatkan transaksi gelap atau pemberian keuntungan kepada pihak-pihak tertentu.
Pada saat itu, Menteri Agama masih dijabat oleh Yaqut Cholil Qoumas. Namun, dalam konteks hukum, fokus publik kini justru tertuju pada bagaimana pengaruh mantan presiden dapat berperan dalam distribusi kebijakan, terutama saat momentum kunjungan kenegaraan berbuah pada ‘jatah’ strategis semacam ini.
Nama-Nama yang Diperiksa dan Jaringan yang Diduga Terlibat
Sejauh ini, KPK telah memanggil sejumlah saksi dalam rangka pengumpulan keterangan. Beberapa di antaranya adalah tokoh publik seperti Ustadz Khalid Basalamah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah.
Meskipun belum ada rincian materi pemeriksaan yang diungkap ke publik, kehadiran nama-nama ini menunjukkan bahwa kasus ini bisa menjalar ke banyak pihak yang berkepentingan, mulai dari birokrasi, tokoh agama, hingga jaringan bisnis ibadah haji.
Pengusutan yang menyentuh tokoh luar birokrasi juga membuka spekulasi bahwa ada semacam 'jembatan' informal yang turut mengatur jalannya alokasi kuota. Dalam beberapa kasus sebelumnya, praktik serupa kerap melibatkan aktor yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan.
Akankah Hukum Menyentuh Jokowi
Kritik keras muncul dari masyarakat sipil yang mendesak agar hukum tidak pandang bulu dalam menindak siapa pun yang diduga terlibat, termasuk mantan presiden Joko Widodo. Selama ini, banyak kasus yang menyerempet nama Jokowi, namun tak satu pun yang benar-benar ditindaklanjuti hingga ke meja hijau.
Fenomena semacam ini menimbulkan pertanyaan publik: apakah aparat penegak hukum memiliki nyali untuk menyentuh tokoh sekelas Jokowi? Ataukah ada kekuatan politik yang secara sistemik melindunginya?
Bila penegakan hukum hanya tegas ke bawah namun tumpul ke atas, maka kepercayaan rakyat terhadap institusi hukum akan terus menurun.
Presiden saat ini, Prabowo Subianto, tentu memiliki beban moral untuk memastikan bahwa tidak ada warisan kekuasaan yang membusuk dan membebani institusi negara.
Ketegasan untuk menindaklanjuti temuan-temuan seperti ini bisa menjadi uji awal dalam memperlihatkan sikap pemerintahan baru terhadap prinsip keadilan dan transparansi.
Jika memang ada bukti, maka penyelidikan harus terus dilanjutkan dan diperluas, termasuk menyasar aktor utama yang dulu berada di puncak kekuasaan. Rakyat berhak tahu dan menuntut kejelasan, bukan sekadar permainan wacana.
Referensi:
- gelora.co – 11/07/2025
0 Komentar