Isu Komjen Rudy Heriyanto Sebagai Kapolri Baru, Simbol Reformasi atau Akomodasi Politik?

Sobat, isu pergantian Kapolri mencuat ke publik, kali ini nama Komjen Rudy Heriyanto disebut calon kuat pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tapi di balik kabar yang viral ini, ada pertanyaan besar, apakah ini momentum perubahan atau justru akomodasi politik semata?

Kapolri Bukan Sekadar Jabatan, Tapi Simbol Penegakan Hukum

Pergantian Kapolri bukan cuma soal administratif. Ini menyentuh jantung demokrasi, karena menyangkut arah institusi penegak hukum, berpihak pada keadilan atau tetap tunduk pada kekuasaan. Jenderal Listyo Sigit Prabowo sendiri tercatat sebagai salah satu Kapolri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah kontemporer Indonesia. Jika ia menuntaskan masa baktinya, catatan itu akan menjadi preseden penting dalam sejarah Polri.

Namun, munculnya nama Komjen Rudy Heriyanto di tengah masa transisi pemerintahan pasca pemilu 2024 menimbulkan banyak spekulasi. Apakah ini bagian dari penyegaran internal yang sehat, atau hanya bentuk kompromi politik?

PR Besar Mengembalikan Citra Polri

Melansir dari pemberitaan askara.co (01/06/2025), publik perlu lebih kritis dalam menyikapi wacana ini. Meski Listyo Sigit membawa semangat modernisasi lewat program Presisi, kritik terhadap institusi Polri tetap menggema. 

Mulai dari tragedi Kanjuruhan sampai aksi demonstrasi yang dibubarkan dengan represif, citra Polri masih menyimpan banyak pekerjaan rumah. Maka, jika benar pergantian terjadi, yang harus jadi sorotan adalah: apakah calon pengganti berani menyentuh akar masalah, atau sekadar jadi penjaga status quo?

Jabatan Kapolri bukan milik elit. Ini menyangkut nasib warga biasa yang tiap hari bersinggungan dengan aparat hukum. Siapa yang memimpin Polri sangat memengaruhi rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat.

 

Polri Harus Lepas dari Bayang-Bayang Kekuasaan

Sejarah mencatat banyak kasus penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Impunitas seolah jadi kultur yang dibiarkan. Di sinilah publik harus ambil peran: menuntut proses seleksi yang transparan, bukan sekadar formalitas. Kalau calon Kapolri dipilih hanya karena kedekatan dengan elite, maka hukum kehilangan independensinya di mata rakyat.

Sistem promosi dan kepangkatan dalam tubuh Polri pun harus dievaluasi. Tidak boleh lagi ada sistem senioritas yang menutup ruang regenerasi dan meritokrasi. Loyalitas kepada hukum dan rakyat harus lebih penting daripada loyalitas pada atasan atau kekuasaan.

Kapolri Baru Harus Jadi Harapan, Bukan Bayang-Bayang Masa Lalu

Pemerintah yang baru harus memberi sinyal bahwa reformasi sektor keamanan adalah prioritas. Proses pengangkatan Kapolri idealnya melibatkan lembaga independen dan elemen masyarakat sipil. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci agar publik yakin bahwa aparat tidak lagi jadi alat kekuasaan, tapi benar-benar penjaga keadilan.

Jabatan Kapolri adalah wajah negara dalam menegakkan hukum. Karena itu, pergantian ini harus jadi harapan baru bagi masyarakat, bahwa keadilan benar-benar bisa ditegakkan dari institusi tertinggi kepolisian.

askara.co