Baru-baru ini, diskusi publik tentang dugaan korupsi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang perhatian banyak orang. Dalam acara yang diadakan oleh Masyarakat Penegak Demokrasi (MPK) di Jakarta, pengamat politik Ray Rangkuti menegaskan bahwa rakyat tidak punya kewenangan untuk membuktikan dugaan korupsi terhadap Jokowi. “Hanya penyidik yang bisa menentukan,” ujarnya. Ini bikin banyak orang bertanya-tanya, lantas siapa yang bisa bertindak jika ada dugaan korupsi?
Mengutip pemberitaan halaman tribunnews.co.id (1/2/2025), Sekjen MPK, Dwi Kundoyo, menambahkan bahwa publik harus terus diingatkan tentang kerusakan yang ditinggalkan Jokowi setelah masa kepresidenannya. Dia bilang, “Bukan hanya tatanan demokrasi yang dirusak, nominasi OCCRP menunjukkan pemerintahan Jokowi koruptif.” Ini jelas jadi sinyal bahwa banyak orang merasa ada yang tidak beres dengan pemerintahan Jokowi.
Ubedilah Badrun, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, juga mengungkapkan pendapatnya. Dia menilai bahwa rilis dari OCCRP yang menominasikan Jokowi sebagai koruptor memperkuat laporan yang sudah diajukan ke KPK pada tahun 2022 dan 2024. “Kita berharap pemerintah saat ini membuktikan kesungguhannya yang katanya akan mengejar koruptor sampai Antartika,” katanya. Ini menunjukkan harapan masyarakat agar KPK tidak hanya diam saja.
Ubed juga menekankan pentingnya gerakan rakyat untuk mendesak KPK agar menindaklanjuti laporan-laporan terkait dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi. “Tanpa adanya gerakan rakyat, kecil kemungkinan KPK berani mengusut dugaan korupsi yang terjadi dan dilakukan oleh Jokowi,” ujarnya. Ini menandakan bahwa masyarakat merasa perlu untuk bersuara agar keadilan bisa ditegakkan.
Di sisi lain, Edwin Partogi, eks Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menyoroti masalah lain yang ditinggalkan oleh Jokowi, yaitu utang luar negeri yang mencapai lebih dari 8000 triliun. “Ini menjadi masalah lain yang ditinggalkan Jokowi selain korupsi,” ungkapnya. Ini menambah daftar panjang masalah yang harus dihadapi oleh pemerintahan selanjutnya.
Jadi, dengan semua pernyataan ini, kita bisa lihat bahwa isu dugaan korupsi Jokowi masih menjadi topik hangat yang perlu diperhatikan. Apakah KPK akan bertindak? Atau semua ini hanya akan menjadi diskusi tanpa tindakan nyata? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya, karena ini bisa jadi momen penting bagi masa depan politik Indonesia.
Sumber: tribunnews.com
0 Komentar