- Survei Arawicaksa Institute menunjukkan kinerja buruk sejumlah menteri di pemerintahan Prabowo, dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendapat skor terendah 1,2.
- Isu lonjakan harga BBM non-subsidi dan program Koperasi Desa menjadi faktor penilaian negatif terhadap menteri, termasuk Mendes PDT Yandri Susanto dan Menteri Hukum Natalius Pigai.
- Skandal suap yang melibatkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga menjadi sorotan, dan diharapkan evaluasi kinerja menteri dilakukan secara objektif untuk memperbaiki program mendatang.
Survei terbaru dari Arawicaksa Institute menunjukkan bahwa kinerja sejumlah menteri di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat penilaian yang sangat buruk dari publik.
Dalam survei yang dilakukan pada 3-8 Oktober 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tercatat berada di posisi terendah dengan skor rata-rata 1,2.
Beberapa menteri lain yang juga mendapatkan penilaian buruk antara lain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, yang mendapat skor 1,3, serta Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai dengan skor 1,5.
Dinamika Peristiwa di Lapangan
Kondisi yang dinilai buruk ini tidak terlepas dari berbagai isu yang mengganggu kinerja masing-masing kementerian.
Contohnya, lonjakan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax yang dialami masyarakat telah menyebabkan antrean panjang di SPBU dan memicu keluhan dari publik.
Rudi Hartono, peneliti senior Arawicaksa Institute, menyatakan, “Naiknya harga BBM non-subsidi seperti Pertamax mendorong terjadi migrasi konsumen ke Pertalite dan menimbulkan antrean panjang di berbagai SPBU.”
Selanjutnya, isu terkait Koperasi Desa juga menambah beban penilaian terhadap Mendes Yandri, yang dianggap kurang efektif dalam menjalankan program tersebut.
Rudi menambahkan, “Berbagai kabar miring terhadap pelaksanaan program Kopdes perlu mendapat perhatian, supaya target mendorong ekosistem perekonomian desa bisa berjalan lebih baik dan mendapat penerimaan publik.”
Langkah Penanganan dan Antisipasi
Sementara itu, skandal suap yang melibatkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjadi sorotan publik yang signifikan.
Rudi juga mencatat, “Selain itu nama Nusron juga disebut-sebut dalam kasus korupsi kuota haji yang saat ini masih dalam persidangan.”
Dalam konteks ini, Rudi berharap agar evaluasi terhadap kinerja para menteri berlangsung secara objektif untuk mencapai keberhasilan program-program mendatang.
Survei ini diambil dari 1200 responden di seluruh Indonesia, dengan metode wawancara langsung dan margin of error sebesar ±2,89 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen.
Sumber: gelora.co (2026-10-13)
0 Komentar