- Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, mengungkapkan kemungkinan percepatan pemilu sebelum 2029, yang memicu spekulasi di masyarakat.
- Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak menunjukkan adanya krisis negara atau ancaman makar, melainkan hanya manuver politik.
- Mahfud juga menyatakan bahwa wacana percepatan pemilu tidak melanggar konstitusi, dan publik sebaiknya tidak merespons isu ini secara berlebihan.
Perpolitikan di Tanah Air lagi-lagi jadi sorotan karena adanya pernyataan dari Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, tentang kemungkinan percepatan pemilu atau pergantian presiden sebelum tahun 2029.
Spekulasi Mengemuka
Mengutip pemberitaan dari democrazy.id pada 02/09/2026, pernyataan ini memicu berbagai spekulasi yang cukup liar di masyarakat.
Reaksi Mahfud MD
Namun, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, berpendapat bahwa situasi ini bukanlah sinyal adanya krisis negara atau ancaman makar.
Menyinggung lebih dalam dalam podcast Terus Terang, Mahfud menyatakan bahwa ini hanyalah sebuah manuver politik tingkat tinggi.
Analisis Hukum
Mahfud MD juga menjelaskan bahwa wacana percepatan pemilu yang diungkapkan Budi Arie tidak melanggar konstitusi atau hukum pidana.
Ia menambahkan bahwa publik tidak perlu merespons isu ini secara berlebihan.
“Jangan...”
Sebagai penutup, situasi ini menunjukkan betapa dinamisnya perpolitikan Indonesia saat ini.
Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: democrazy.id (02/09/2026)
0 Komentar