- Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat, didorong oleh pengamat politik Rocky Gerung yang menilai perlu ada mekanisme konstitusi untuk menyelesaikan isu etika seputar pengangkatannya.
- Rocky menekankan bahwa PDIP memiliki kapasitas politik yang kuat di DPR untuk menginisiasi langkah pemakzulan, berkat fraksi besar dan dukungan massa yang solid.
- Denny Indrayana, mantan Wamenkumham, juga mendukung wacana ini, menyoroti masalah etika dan administratif terkait kepemimpinan Gibran, termasuk isu dokumen pendidikan yang mendukung pencalonannya.
Wacana tentang pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali ramai dibicarakan di publik.
Rocky Gerung Nilai Pemakzulan Gibran Perlu Dimungkinkan Secara Konstitusi
Melansir pemberitaan dari democrazy.id pada 12/08/2026, desakan ini datang dari pengamat politik Rocky Gerung yang berpandangan bahwa mekanisme pemecatan secara konstitusi perlu dibuka untuk mengatasi berbagai masalah etika yang muncul seputar pengangkatan Gibran.
Rocky berpendapat bahwa masalah keabsahan moral dan etika politik terkait Gibran tidak akan hilang jika tidak diselesaikan secara hukum.
“Harus (Gibran dimakzulkan). Sebab publik akan terus merasa bahwa ada yang enggak etis dengan pengangkatan Gibran itu. Ya sudah diselesaikan oleh konstitusi,” ungkap Rocky di kanal YouTube Total Politik.
Menurut dia, aspek hukum harus sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berkembang.
Dia menambahkan bahwa jika ada langkah yang diperlukan untuk meredakan ketegangan politik, maka harus ada mekanisme untuk melakukannya secara resmi.
“Ya kalau dia harus (Gibran dimakzulkan) harus dimungkinkan. Sesuatu yang secara logis harus maka secara material harus dimungkinkan untuk dijalankan,” tambahnya.
Sebut PDIP Punya Kapasitas Politik Terbesar di DPR
Rocky juga menyebut PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai politik yang memiliki kapasitas kuat di parlemen untuk menginisiasi langkah konstitusional tersebut.
Dia menilai PDIP didukung oleh instrumen politik yang kuat, dengan fraksi besar di DPR RI serta basis massa yang besar.
“PDIP yang paling mampu untuk lakukan itu. PDIP bisa turunkan massa, bisa boikot di DPR, PDIP bahkan bisa punya rencana yang matang untuk memakzulkan Gibran,” kata Rocky.
Suara Serupa dari Denny Indrayana
Wacana pemakzulan ini juga didukung oleh Denny Indrayana, mantan Wamenkumham yang juga ahli hukum tata negara.
Denny menyatakan bahwa pembicaraan tidak hanya berfokus pada apakah Gibran layak dijatuhi sanksi, tetapi juga menyoroti masalah yang ada sejak proses pencalonannya di Pilpres 2024.
Dia juga menekankan masalah kapasitas dan kepantasan kepemimpinan Gibran, yang dinilai bermasalah dari segi etik dan administratif.
Ini termasuk masalah berkepanjangan terkait dokumen pendidikan yang mendukung pencalonannya.
Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: democrazy.id (12/08/2026)
0 Komentar