- Pemerintah kembali membahas rencana pencetakan ulang buku pelajaran untuk SD, SMP, dan SMA, yang memicu pertanyaan tentang efektivitas dan penggunaan anggaran.
- Ekonom Berly Martawardaya dari UI menyarankan agar pemerintah memanfaatkan pengalaman masa lalu dengan membeli hak cipta buku pelajaran yang sudah ada untuk mengurangi biaya.
Wacana pemerintah untuk mencetak ulang buku pelajaran sekolah dari SD, SMP, hingga SMA lagi-lagi jadi pembicaraan hangat.
Setelah program-program besar kayak Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) bikin heboh karena anggaran yang besar, rencana pengadaan buku secara terpusat pun dipertanyakan efektivitasnya dan penggunaan anggaran negara.
Ekonom Berpendapat
Mengutip pemberitaan dari gelora.co pada 2026-08-17, ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Berly Martawardaya, bilang kalau pemerintah sebenarnya udah punya pengalaman dan sistem yang bisa dijadikan acuan tanpa harus mengeluarkan anggaran besar buat mencetak buku dari awal.
Pengalaman Masa Lalu
Berly menjelaskan bahwa pada era Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah membeli hak cipta buku pelajaran yang udah ada sebelumnya.
Langkah ini bikin buku bisa dicetak dengan biaya lebih rendah dan bisa dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang terjangkau.
"Sehingga bisa dicetak dengan harga rendah dan HET ditetapkan (waktu itu Rp4,500 - 14,000) alias terjangkau," kata Berly di akun X, belum lama ini.
Program yang Berkembang
Program itu kemudian berkembang karena Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) kala itu juga turut mengoordinasikan dan membiayai penulisan buku utama dan buku pendamping yang dikerjakan oleh guru-guru terpilih.
Hasilnya, masyarakat bisa akses buku pelajaran yang dapat digunakan dengan harga murah, termasuk lewat perangkat digital.
"Buku pelajaran berkualitas dengan harga murah. Bisa baca di gadget/PC atau print sendiri. Bagus kan," ujarnya.
Berly kemudian mempertanyakan kembali kenapa pemerintah mau mendorong pencetakan buku sekolah secara terpusat.
Ia menilai Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang udah ada selama beberapa dekade seharusnya bisa dimanfaatkan kembali.
"Akan cukup besar dana APBN yang perlu dialokasikan untuk cetak ulang buku pelajaran SD-SMA yang bisa digunakan untuk keperluan lain. Tinggal besarkan font size lalu di upload ke website BSE Kemdikdasmen," ucapnya.
Kesimpulannya, wacana pencetakan ulang buku pelajaran ini jadi topik yang bisa diperdebatkan lebih jauh, terutama tentang penggunaan anggaran dan efektivitasnya.
Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: gelora.co (2026-08-17)
0 Komentar