- PDIP mengkritik kasus keracunan makanan yang terjadi akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara, menilai pengawasan pemerintah kurang efektif.
- Hasto Kristiyanto mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, mengingat banyaknya korban yang muncul.
- PDIP menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam penanganan gizi, dengan melibatkan masyarakat dan UMKM lokal dalam penyediaan makanan bergizi.
DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluarkan kritik menyangkut berulangnya kasus keracunan makanan yang dialami oleh siswa akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara.
Kritik PDIP terhadap Keracunan Makanan
Mengutip pemberitaan dari gelora.co pada 2026-08-17, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, merasa bahwa kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah tidak berjalan baik.
Dia juga menyoroti adanya "pemburu rente" yang mengorbankan kualitas makanan demi keuntungan finansial.
"Karena di situ ada pemburu rente," kata Hasto kepada wartawan di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin 17 Agustus 2026.
Desakan untuk Evaluasi Program
Hasto mendesak pemerintah untuk segera melakukan revisi dan evaluasi menyeluruh terkait tata kelola dan mekanisme penyaluran program MBG.
"Harus dilakukan suatu evaluasi secara menyeluruh, sudah terlalu banyak korban yang terjadi," sesalnya.
Pendekatan Partisipatif dalam Penanganan Gizi
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa PDI Perjuangan punya rekam jejak dalam penanganan gizi rakyat yang terbukti efektif.
Ia mencontohkan keberhasilan Tri Rismaharini saat jadi Wali Kota Surabaya, Idham Samawi sebagai Bupati Bantul, hingga Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi.
Menurut Hasto, kunci keberhasilan program gizi ada pada pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat setempat.
"Langkah-langkah yang partisipatif melibatkan rakyat. Jadi jangan anggap bahwa program pemberian makanan bergizi itu sebagai satu yang top-down," kata Hasto.
Dia juga menyarankan agar pemerintah pusat berperan sebagai penjamin dan pengawas kualitas, sementara penyediaan makanan diserahkan kepada masyarakat dan UMKM lokal.
“Itu kritik dari PDI Perjuangan sejak awal,” pungkas Hasto.
Secara keseluruhan, PDIP menekankan pentingnya evaluasi dan partisipasi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis untuk menghindari kasus serupa.
Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: gelora.co (2026-08-17)
0 Komentar