- Akademisi dan pegiat masyarakat sipil membentuk Kabinet Bayangan untuk mengawasi kebijakan pemerintah.
- Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila, Prihandoyo Kuswanto, menuduh kabinet ini didanai pihak asing dan berpotensi merongrong kedaulatan NKRI.
- Inisiator kabinet, Feri Amsari, menegaskan bahwa tujuan mereka bukan untuk merebut kekuasaan, melainkan memberikan alternatif kebijakan yang berbasis data.
Sejumlah akademisi dan pegiat masyarakat sipil baru saja membentuk Kabinet Bayangan yang bertujuan untuk mengawasi dan memberi alternatif kebijakan terhadap pemerintah.
Diduga Didanai Pihak Asing
Melansir pemberitaan dari gelora.co pada 2026-08-07, Ketua Pusat Studi dan Kajian Rumah Pancasila, Prihandoyo Kuswanto, menyatakan bahwa gerakan ini patut diduga didanai oleh asing yang ingin merongrong kedaulatan NKRI.
Prihandoyo menegaskan, "Membuat kabinet bayangan tanpa mandat dari rakyat, ini demokrasi model apa dan hukum model apa? Rakyat dicatut lagi."
Ia juga menambahkan bahwa kehadiran kabinet bayangan ini justru membuat rakyat terbelah dan bingung.
Dalam pandangannya, ini adalah pintu masuk intervensi asing dan ia menolak keberadaan kabinet bayangan tersebut.
Prihandoyo mengingatkan bahwa jika struktur kabinet bayangan ini dibiayai pihak asing, itu artinya bisa dianggap sebagai pemerintahan boneka.
Ia menjelaskan, "Kabinet Bayangan bukan lagi soal politik, jika ada campur tangan asing, ini sudah soal pengkhianatan negara."
Dia juga meminta PPATK untuk memeriksa aliran uang yang terkait dengan kelompok yang menggulirkan isu ini.
"Rakyat berhak tahu, uangnya dari mana? Siapa yang membayar?" tambahnya.
Pernyataan Inisiator Kabinet Bayangan
Sebelumnya, Ketua Panitia Seleksi Kabinet Bayangan, Feri Amsari, menegaskan bahwa kabinet ini bukan untuk merebut kekuasaan pemerintah.
Feri menjelaskan, "Tujuan kami bukan menjadi pemerintahan tandingan, melainkan memberikan pembanding kebijakan yang berbasis data, kajian, dan kepentingan publik."
Proses seleksi untuk kabinet ini dilakukan secara terbuka dengan verifikasi panel independen.
Panel tersebut terdiri dari Erry Riyana Hardjapamekas, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar.
Kandidat yang terpilih harus memenuhi enam kriteria utama, termasuk integritas dan kompetensi yang baik.
Pentingnya Transparansi
Prihandoyo menekankan bahwa penting bagi masyarakat untuk mengetahui asal-usul pendanaan kabinet bayangan ini.
Ia berharap ada transparansi agar rakyat tidak merasa dicurangi dalam proses ini.
Kesimpulannya, isu mengenai Kabinet Bayangan ini menciptakan diskusi yang cukup panas, terutama tentang transparansi dan kedaulatan.
Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: gelora.co (2026-08-07)
0 Komentar