- PDIP belum menerima balasan dari BGN terkait surat permohonan data kader yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Partai siap mengambil tindakan jika ada kader yang terbukti memanfaatkan program MBG untuk keuntungan pribadi, sesuai kebijakan internal PDIP.
- Hasto Kristiyanto menyoroti kritik terhadap pelaksanaan MBG dan menyatakan perlunya evaluasi menyeluruh terkait dugaan penyimpangan dan korupsi dalam program tersebut.
Surat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang meminta data kader yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum mendapatkan balasan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
PDIP Tunggu Balasan Dari BGN
Mengutip pemberitaan dari gelora.co pada 2026-07-19, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa surat tersebut dikirim untuk menindaklanjuti pernyataan Wakil Kepala BGN yang menyebut hampir semua partai politik terlibat dalam pengadaan melalui SPPG.
"Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut," kata Hasto kepada wartawan, dikutip Minggu, 19 Juli 2026.
PDIP Siap Tindak Kader yang Melanggar
Hasto menjelaskan bahwa pernyataan tersebut membuat PDIP perlu melakukan penelusuran di dalam partai.
Jika ada kader yang terbukti memanfaatkan program MBG untuk mencari keuntungan, partai siap mengambil tindakan.
"Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan suatu langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami karena partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut," ujarnya.
Hasto juga menegaskan bahwa sejak awal DPP PDIP telah melarang seluruh kader, baik di struktur partai maupun yang duduk di legislatif dan eksekutif, untuk mengambil keuntungan dari Program MBG.
Kritik Terhadap Program MBG
Di samping itu, Hasto menyoroti kritik yang muncul terkait pelaksanaan Program MBG.
Menurutnya, dugaan penyimpangan dan kasus korupsi membuat publik mendesak agar program tersebut dievaluasi secara menyeluruh.
"Ketika program untuk rakyat, mengatasnamakan rakyat tetapi dalam pelaksanaannya begitu banyak penyimpangan, bahkan kasus-kasus korupsi yang mencederai rakyat, maka kemudian muncul suara-suara untuk melakukan koreksi secara total terhadap kebijakan MBG yang mengatasnamakan rakyat tersebut," katanya.
Saat ditanya apakah ada kader PDIP yang terlibat dalam program tersebut, Hasto memilih menunggu jawaban resmi dari BGN.
"Ya kita tunggu suratnya dulu ya, belum ada jawaban sampai sekarang," ujarnya.
Jika surat pertama tetap tidak mendapat balasan, Hasto memastikan DPP PDIP akan kembali mengirimkan surat kepada BGN.
"Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya," tandasnya.
Sebelumnya, DPP PDIP juga sudah mengirimkan surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026 kepada Kepala BGN dengan perihal Permohonan Data dan Informasi Terkait Program.
Jadi, apa pendapat kamu soal situasi ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: gelora.co (2026-07-19)
0 Komentar