- PDIP meminta data dari Badan Gizi Nasional terkait dugaan keterlibatan kader dalam Program Makan Bergizi Gratis untuk menjaga integritas partai.
- Langkah ini merupakan respons terhadap sorotan publik dan indikasi penyalahgunaan wewenang yang berpotensi korupsi, menurut pengamat politik Adi Prayitno.
- PDIP menegaskan tidak akan mentolerir kader yang melanggar aturan, dan telah mengeluarkan larangan bagi seluruh kader terlibat dalam program tersebut.
Langkah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengajukan permintaan data kepada Badan Gizi Nasional (BGN) tentang dugaan keterlibatan kader dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya untuk menjaga integritas partai di tengah perhatian publik.
Permintaan Data untuk Integritas Partai
Menyimak pemberitaan dari gelora.co pada 2026-07-02, langkah ini dianggap sebagai respons preventif terhadap sorotan yang menyangkut pengelolaan program tersebut.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai tindakan ini layak diapresiasi karena menunjukkan keseriusan PDIP dalam menangani potensi penyalahgunaan kewenangan.
"Saya kira ini langkah yang positif, langkah yang preventif, dan layak diapresiasi karena PDIP sepertinya tidak mau mengambil risiko di tengah gonjang-ganjing dan kritik publik terkait pengelolaan MBG," ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Kamis, 2 Juli 2026.
Adi menambahkan bahwa isu keterlibatan kader partai politik dalam program MBG muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuan terkait afiliasi sejumlah kader dengan program tersebut.
"Jadi ramai karena diduga ada abuse of power, ada indikasi penyalahgunaan wewenang yang berpotensi mengarah kepada korupsi," katanya.
Dalam pandangan Adi, masalah ini tidak hanya melibatkan satu partai politik saja, karena kader dari partai pendukung pemerintah maupun yang berada di luar koalisi juga diduga terlibat dalam pembangunan dapur MBG.
Karena itu, Adi menjelaskan bahwa permintaan PDIP terhadap data resmi dari BGN memberi sinyal bahwa partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini tidak akan mentoleransi kader yang melanggar aturan.
"PDIP memberi kesan kepada publik bahwa partai tidak akan main-main dengan kadernya. Kalau memang melanggar hukum, tidak taat pada aturan, dan mengarah kepada tindakan koruptif, tentu akan diberikan sanksi secara tegas," pungkasnya.
Sebelumnya, DPP PDIP juga telah mengirimkan surat resmi kepada Kepala BGN untuk meminta data terkait dugaan keterlibatan kader partai dalam program MBG.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran partai tertanggal 24 Februari 2026 yang melarang seluruh kader, baik di unsur struktural maupun legislatif, terlibat dalam program tersebut.
Secara keseluruhan, berita ini menyoroti langkah PDIP yang berupaya menjaga integritas partai di tengah adanya dugaan keterlibatan kader dalam program yang mendapat perhatian publik.
Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: gelora.co (2026-07-02)
0 Komentar