- Hotman Paris menegaskan bahwa simpati publik tidak akan mempengaruhi hasil hukum dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang melibatkan Nadiem Makarim.
- Fokus utama dalam kasus ini adalah pada kewajaran harga Chromebook; jika harga terbukti wajar, tuduhan kerugian negara tidak akan berlaku.
- Jaksa memiliki posisi kuat dengan audit terbaru dari BPKP yang menyatakan harga pengadaan tidak wajar, berbeda dengan audit sebelumnya yang menunjukkan harga wajar.
Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, masih hangat diperbincangkan.
Pernyataan Hotman Paris
Mengutip pemberitaan dari democrazy.id pada 04/07/2026, pengacara terkenal Hotman Paris kembali berbicara dengan pernyataan yang cukup tegas.
Hotman, yang sebelumnya pernah menjadi kuasa hukum Nadiem, sekarang mengatakan bahwa simpati publik tidak akan mempengaruhi hasil hukum di persidangan.
Dia menjelaskan bahwa fokus utama harus diarahkan pada substansi hukum dari perkara tersebut.
“Sekali lagi saya ingatkan tidak ada gunanya nangis, tidak ada gunanya melibatkan massa, tidak ada gunanya melibatkan ribuan professor, fokus ke masalah hukumnya. Masalah hukumnya hanya satu, apakah harga Chromebook itu wajar atau tidak, hanya itu,” ujarnya dalam akun Instagram.
Fokus pada Harga Wajar
Menurut Hotman, kunci dari dugaan korupsi ini terletak pada apakah harga pengadaan Chromebook sesuai dengan nilai yang seharusnya.
Dia menegaskan jika harga tersebut terbukti wajar, maka tuduhan kerugian negara tidak akan berlaku.
“Karena kalau harga wajar maka tidak ada perkara korupsi, kalau harga wajar maka tidak ada kerugian negara, hanya itu fokus ke sana,” jelas Hotman.
Perbandingan Audit
Hotman juga menyoroti bahwa posisi jaksa saat ini lebih kuat karena mereka memiliki hasil audit terbaru dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Jaksa di atas angin karena dia telah berhasil mendapatkan audit baru dari BPKP yang menyatakan bahwa harga tidak wajar yaitu Rp1,5 triliun,” katanya.
Dia membandingkan audit terbaru itu dengan dokumen yang pernah dipersiapkannya saat masih menjadi kuasa hukum Nadiem.
Hotman mengungkapkan bahwa sebelumnya, audit BPKP periode 2020–2022 menunjukkan bahwa harga pengadaan Chromebook masih dalam kategori wajar.
“Padahal sebelumnya waktu aku menjadi kuasa kamu saya sudah persiapkan senjata ampuh yaitu audit BPKP 2020 sampai 2022 yang ditandatangani oleh direktur BPKB yang menyatakan bahwa sudah merata Chromebook itu seluruh Indonesia harga wajar,” ungkapnya.
Namun, ia mengaku meragukan hasil tersebut ketika penyidik meminta audit baru pada 2025.
“Ternyata benar dugaan saya, tahun 2025 jaksa minta audit baru dan disebutkan berbeda dengan audit 2020 sampai 2022 menyebutkan bahwa kerugian negara Rp1,5 triliun,” tambahnya.
Bagi Hotman, perbedaan hasil audit ini menjadi aspek penting dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Nadiem Makarim.
Ia menekankan bahwa pembuktian mengenai kewajaran harga akan menjadi penentu hasil akhir di pengadilan.
Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: democrazy.id (04/07/2026)
0 Komentar