- Hotman Paris mengungkapkan bahwa vonis 10 tahun penjara untuk Nadiem Makarim dipicu oleh audit BPKP 2025 yang menemukan ketidakwajaran harga pengadaan laptop.
- Hotman sebelumnya optimis dengan audit BPKP 2022 yang mendukung pembelaan Nadiem, namun audit terbaru mengubah arah kasus secara signifikan.
- Hubungan profesional antara Hotman dan Nadiem retak menjelang persidangan, disebabkan perbedaan strategi komunikasi dan pandangan mengenai publikasi di media sosial.
Pengacara Hotman Paris baru-baru ini membahas keputusan vonis 10 tahun penjara untuk mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, yang juga merupakan kliennya sebelumnya.
Hotman Bicara Soal Vonis
Melansir pemberitaan dari democrazy.id pada 02/07/2026, Hotman melalui video di Instagramnya menjelaskan tentang "senjata pamungkas" dari kejaksaan yang bikin pembelaan Nadiem goyah di pengadilan.
Dia mengungkapkan bahwa akar masalah kekalahan Nadiem terletak pada hasil audit BPKP tahun 2025.
Audit tersebut menemukan adanya ketidakwajaran harga dalam pengadaan laptop Chromebook dari tahun 2019 sampai 2022, yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 1,5 triliun.
Perbedaan Hasil Audit BPKP
Hotman mengatakan bahwa audit terbaru itu mengubah total arah kasus yang dihadapi Nadiem.
Dia juga membandingkan dengan bukti yang dia miliki saat masih menjadi pengacara Nadiem di pengadilan.
"Jaksa di atas angin karena berhasil mendapat audit baru BPKP tahun 2025 yang menyatakan bahwa harga Chromebook tidak wajar. Padahal sebelumnya, waktu aku jadi kuasa hukum kamu, saya sudah mendapat senjata ampuh, yaitu audit BPKP 2020–2022 bahwa harga wajar," ujar Hotman dalam videonya.
Hotman mengaku pernah sangat optimis dengan audit BPKP tahun 2022 yang membuatnya yakin kliennya tidak bersalah.
Kepercayaan ini membuatnya sempat menantang Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan gelar perkara terbuka di Istana Negara demi membuktikan Nadiem tidak bersalah.
Alasan Di Balik Manuver Media Hotman Paris
Hotman menjelaskan bahwa aksinya yang sering terlihat di media sosial bukan cuma untuk mencari perhatian, tapi sebagai strategi hukum untuk menjaga posisi BPKP.
"Tujuan saya bukan (sekadar) mau ketemu Prabowo, tapi tujuan saya agar BPKP jangan lagi mengeluarkan audit baru. Dan ternyata benar dugaan saya, jaksa meminta audit baru 2025 yang menunjukkan adanya kerugian negara," jelasnya.
Walaupun begitu, strategi komunikasi publik Hotman ternyata tidak sejalan dengan keinginan Nadiem Makarim.
Ketidaksepahaman ini akhirnya menyebabkan hubungan profesional mereka retak.
"Anda waktu itu tidak begitu suka saya terlalu banyak ada di medsos. Memang pengacara mahal itu pemikirannya panjang," sentil Hotman.
Kronologi Pergantian Tim Hukum
Hubungan hukum antara Hotman Paris dan Nadiem Makarim resmi berakhir menjelang persidangan.
Ini menjadi babak baru dalam perjalanan kasus hukum yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan tersebut.
Berita ini menunjukkan dinamika yang terjadi dalam hubungan profesional antara pengacara dan klien di tengah persidangan yang kompleks.
Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: democrazy.id (02/07/2026)
0 Komentar