- Nasky Putra menyoroti pentingnya fokus pengawasan pada pejabat yang diduga menerima amplop, bukan pada pejabat yang sudah melaksanakan tugasnya dengan benar.
- Dia mengkritik laporan DPP GHARIS ke KPK terkait pejabat yang memiliki catatan LHKPN melonjak, dan menilai hal ini mengaburkan isu yang lebih penting tentang pengakuan Menteri Kehutanan menerima amplop dari Bupati Kuansing.
- Nasky mendukung pejabat publik yang bekerja sesuai aturan dan meminta GHARIS untuk melaporkan Raja Juli terkait amplop, menantang mereka untuk lebih fokus pada isu substansial.
Isu terbaru tentang laporan DPP GHARIS ke KPK terkait amplop Kuansing lagi jadi sorotan, dan analis kebijakan publik, Nasky Putra, punya pendapat menarik tentang hal ini.
Tanggapan Nasky Putra
Menyimak pemberitaan dari gelora.co pada 2026-07-08, Nasky menekankan bahwa fokus pengawasan publik seharusnya diarahkan kepada pejabat yang diduga menerima amplop, bukan kepada pejabat yang sudah menjalankan kewajibannya sesuai aturan hukum.
Pemanggilan Yang Dipertanyakan
Dia mengomentari langkah DPP GHARIS yang melaporkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Wakil Ketua MPR, Edhie Baskoro Yudhoyono, ke KPK karena catatan LHKPN yang melonjak.
Fokus Masalah Yang Tersisihkan
Nasky berpendapat bahwa laporan itu mengaburkan isu yang lebih penting, yaitu pengakuan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang mengaku menerima amplop dari Bupati Kuantan Singingi nonaktif, Suhardiman Amby.
Pengakuan Setelah Penangkapan
Lebih lanjut, pengakuan Raja Juli muncul setelah Suhardiman Amby ditangkap KPK dalam kasus suap dan gratifikasi.
Dukungan untuk Pejabat yang Profesional
Nasky juga menyatakan bahwa pejabat publik seperti AHY dan Ibas yang bekerja sesuai peraturan dan melaporkan kekayaan mereka dalam LHKPN seharusnya mendapatkan dukungan, bukan laporan.
Pernyataan Nasky kepada Wartawan
"Pejabat publik yang telah bertugas secara profesional dan objektif sesuai prosedur aturan sepatutnya mendapat apresiasi dan dukungan, bukan malah dilaporkan," kata Nasky kepada wartawan, Rabu 8 Juli 2026.
Kritik Terhadap Narasi GHARIS
Nasky juga menilai narasi yang dibangun GHARIS terkait kenaikan harta dalam LHKPN memiliki tendensi politik dan berpotensi membunuh karakter secara terstruktur.
Tantangan untuk GHARIS
Dia pun menantang GHARIS untuk melaporkan Raja Juli secara resmi ke KPK terkait amplop dari Bupati Kuansing.
Kesimpulan dan Ajakan Diskusi
"Persoalan ini yang seharusnya kita kawal bersama sebagai penyelenggara negara," pungkasnya.
Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: gelora.co (2026-07-08)
0 Komentar