- Penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN mendapat kritik karena dianggap berpotensi mempolitisasi Program Makan Bergizi Gratis menjelang Pemilu 2029.
- CELIOS menilai bahwa latar belakang politik Sudaryono dapat mengganggu independensi BGN dan mengubah MBG menjadi alat politik untuk meraih suara.
- Pemerintah berargumen bahwa penunjukan ini berdasarkan pengalaman Sudaryono di sektor pertanian, tetapi banyak yang berharap ada perbaikan dalam tata kelola dan pengawasan di BGN.
Penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) langsung memicu reaksi dari berbagai kalangan.
Mengutip pemberitaan dari gelora.co pada 2026-07-23, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berisiko dipolitisasi menjelang Pemilu 2029.
Penunjukan ini dianggap dapat membawa kepentingan politik ke dalam program yang seharusnya fokus pada kesehatan masyarakat.
Kritik Terhadap Penunjukan Sudaryono
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara, menyatakan bahwa masuknya figur politik ke pucuk pimpinan BGN tidak menyelesaikan masalah mendasar terkait pengelolaan lembaga dan pengawasan anggaran.
Bhima juga menyoroti bahwa pemerintah memilih pendekatan politik alih-alih memperkuat kepemimpinan yang lebih teknis.
Dia menegaskan, “Ini menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola secara serius dan pemberantasan korupsi di internal BGN justru diselesaikan dengan penunjukan orang yang sifatnya politis.”
Potensi Risiko Program Makan Bergizi Gratis
CELIOS mengingatkan bahwa latar belakang Sudaryono sebagai elite Partai Gerindra bisa jadi membuat BGN tidak independen.
Bhima bahkan memperingatkan bahwa MBG bisa jadi instrumen politik untuk membangun dukungan elektoral.
“Yang terjadi ini justru MBG sebagai pork barrel, sebagai gentong babi untuk mengumpulkan suara demi Pemilu 2029 karena orangnya politis, bukan ahli-ahli gizi yang diharapkan publik,” tegasnya.
Harapan untuk Tata Kelola yang Lebih Baik
Pernyataan ini jadi sorotan karena MBG adalah salah satu program prioritas dengan cakupan yang luas dan melibatkan anggaran besar.
CELIOS menyatakan program sebesar ini perlu tata kelola yang kuat dan dipimpin oleh orang yang mampu menjaga jarak dari politik.
Mereka berpendapat pergantian kepemimpinan di BGN seharusnya jadi kesempatan untuk memperbaiki sistem pengawasan internal.
Namun, penunjukan tokoh politik ini justru memunculkan keraguan mengenai independensi lembaga tersebut.
Di sisi lain, pemerintah menyampaikan bahwa penunjukan Sudaryono didasari oleh pengalaman di sektor pertanian dan keterlibatannya dalam Program MBG.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Kementerian Pertanian penting dalam menjamin pasokan pangan untuk masyarakat.
Kesimpulannya, penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah menimbulkan berbagai reaksi, terutama mengenai potensi politisasi program gizi nasional.
Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: gelora.co (2026-07-23)
0 Komentar